PLN dan ESDM NTT Sepakat Bersinergi Naikkan Rasio Elektrifikasi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG – Manajemen PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT melakukan koordinasi untuk bersinergi menaikkan rasio elektrifikasi (RE) dan jumlah desa berlistrik (rural electrification) Provinisi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rasio Elektrifikasi Provinsi NTT saat ini sebesar 62,88 persen (%), atau yang terendah di Indonesia. Menteri ESDM meminta rasio elektrifikasi NTT untuk tahun 2019 mencapai 90%.

Untuk itu PLN UIW NTT dan Dinas ESDM NTT bersepakat bersinergi untuk mewujudkan target yang diminta Menteri ESDM. Kesepakatan itu diawali dengan melakukan rapat koordinasi antar PLN UIW NTT dan Dinas ESDM NTT.

Hal ini diungkapkan bersama General Manager PLN UIW NTT, Ignatius Rendroyoko dan Kepala Dinas ESDM NTT, Boni Marisin, dalam pembukaan Rapat Koordinasi di aula Flobamora Kantor Wilayah PLN NTT, melalui Press Release yang diterima dari Manajer Komunikasi, Sulistyoadi Nikolaus, Rabu (7/2/2019).

Ignatius Rendroyoko mengungkapkan dari total rumah tangga di NTT sebagaimana data BPS NTT sebanyak 1.163.007 rumah tangga (RT), yang sudah menikmati listrik sebanyak 731.268 RT, atau sebesar 62,88%.

Sedangkan dari total desa di NTT sebanyak 3.353 desa, yang sudah berlistrik sebanyak 2.571 desa, atau sebesar 76,68% desa yang sudah berlistrik.

“Untuk tahun 2019, PLN NTT merencanakan akan melistriki sebanyak 600 desa baru,” kata Rendroyoko.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, tambah Rendroyoko, PLN membangun melalui program listrik perdesaan yang secara simultan melistriki desa-desa yang belum terjangkau listrik di semua kabupaten di NTT. Juga melalui program perluasan jaringan yang dilaksanakan semua unit PLN di kabupaten-kabupaten.

Sementara Kepala Dinas ESDM NTT, Boni Marisin mengatakan bahwa PLN NTT dan ESDM NTT perlu melakukan koordinasi terus-menerus di semua tingkatan, baik di tingkat manajeman maupun tingkat teknis agar pekerjaan di lapangan tidak tumpang tindih.

Boni Marisin mengakui terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi baik oleh instansi masing-masing maupun bersinergi antar PLN dan ESDM. Program kelistrikan bisa dilakukan dengan membangun listrik secara berjaringan oleh PLN, atau membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), menggunakan tenaga surya (PLTS) baik secara komunal dan tersebar.

“Bahkan, kita juga harus berkoordinasi dengan instansi lainnya, seperti Dinas Nakertrans, Kementrian Daerah Tertinggal, yang juga memiliki program kelistrikan, berupa pembangunan listrik tenaga surya,” tambah Boni Marisin.

Sejumlah kendala yang terungkap dalam rapat koordinasi. Antara lain mengenai jumlah desa yang terus mengalami pemekaran. Data potensi desa NTT sebelumnya sebanyak 3.270 desa, kemudian berubah menjadi 3.353 desa setelah terjadi pemekaran desa sesuai Permendagri. Juga pola pemukiman yang terpencil dan menyebar menjadi tantangan dalam menyediakan listrik.

Selain itu, ada banyak fasilitas listrik tenaga mikrohydro yang dibangun ESDM dan telah dihibahkan pengelolaannya kepada masyarakat setempat, kemudian diketahui tidak lagi beroperasi karena rusak. Warga di desa setempat yang semula tercatat sudah menikmati listrik, ternyata sudah lama hidup tanpa listrik.

“Salah satu kendala lambatnya kenaikan rasio elektrifikasi adalah rendahnya kemampuan ekonomi warga desa. PLN sudah membangun listrik berjaringan di banyak desa, tetapi masyarakat tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik,” ungkap Rendroyoko.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, tambah Boni Marisin, bisa direncanakan program diskon seperti yang sudah sering dilakukan PLN, atau Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten merancang program pasang baru gratis dengan pendanaan melalui APBD.(*)