Perkara Human Trafficking

Romo Paschal Tulis Surat Keprihatinan Atas Tuntutan Jaksa PN Batam terhadap Terdakwa TPPO J. Rusna

Seorang Rohaniwan Katolik, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus (Romo Paschal) menulis surat keprihatinan atas tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Batam

Romo Paschal Tulis Surat Keprihatinan Atas Tuntutan Jaksa PN Batam terhadap Terdakwa TPPO J. Rusna
Odyssey
Ilustrasi perdagangan manusia atau human trafficking. 

POS-KUPANG.COM - Seorang Rohaniwan Katolik, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus (Romo Paschal) menulis surat keprihatinan atas tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Batam untuk terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) J. Rusna di Pengadilan Negeri Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Surat bertanggal 31 Januari 2019 itu ditujukan kepada Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaanp pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

Tembusan disampaikan kepada Ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Salinan surat tersebut diperoleh Pos-Kupang.com dari Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia).

"Sebagai anggota masyarakat yang taat hukum dan dalam kapasitas saya sebagai seorang Rohaniwan Katolik yang selalu mendengar dan mendampingi banyak hal termasuk dari umat yang datang kepada saya karena rasa ketidakadilan, saya perlu menyampaikan surat ini, atas rasa duka dan prihatin saya terhadap proses hukum (penuntutan) yang dibacakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batam, Samuel Panggaribuan, pada sidang lanjutan kasus tindak pidana perdagangan orang untuk terdakwa J. Rusna dengan register perkara No. 890/Pid.Sus/2018/PN Btm," tulis Romo Paschal dalam pengantar suratnya.

Ada 4 poin keprihatinan Romo Paschal atas perkara ini.

Pertama, bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 di pengadilan negeri Batam, telah dilangsungkan sidang lanjutan (pembacaan tuntutan) perkara tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa J. Rusna. Sidang ini bernomor perkara 890/Pid.Sus/2018/PN Btm, dengan Jaksa Penuntut Umum Samuel Panggaribuan.

Kedua, dalam tuntutan tersebut, saya sangat heran, bagaimana mungkin Jaksa bisa mengajukan tuntutan untuk pelaku utama tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hanya dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan dan bahkan mengabaikan sama sekali Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi isi dakwaan. Ini sangat tidak adil bagi pihak korban dan sangat mencederai “rasa” keadilan di tengah maraknya usaha memberantas tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Batam.

Ketiga, bahwa perlu saya sampaikan kasus ini melibatkan dua orang terdakwa. Pertama adalah Saudara Paulus Baun alias Ambros yang adalah pekerja lapangan dari saudari J. Rusna dan ia sudah dituntut jaksa 4 tahun penjara dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 dan pula diputuskan 4 tahun penjara oleh majelis hakim.

Tetapi untuk pelaku utama J. Rusna, tuntutan jaksa menjadi berbeda. Ini sangat ganjil dan membingungkan; untuk seorang pekerja lapangan dituntut 4 tahun penjara, dengan UU TPPO, tetapi untuk pelaku utama malah dituntut 1 tahun dan 6 bulan, dengan UU Perlindungan Anak. Ada apa kejaksaan?

Halaman
123
Penulis: Agustinus Sape
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved