Mantan Duta Besar AS untuk Korsel Thomas Hubbard Ramalkan Hubungan AS dan Korut 2019, Bakal Dramatis

Mantan Duta Besar AS untuk Korsel Thomas Hubbard menuturkan, 2019 bakal menjadi tahun dramatis baik bagi Trump maupun Pemimpin Korut Kim Jong Un.

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Korea Utara (Korut) melalui media resminya KCNA telah memberikan definisinya soal denuklirisasi kepada Amerika Serikat (AS).

Karena itu, pakar memprediksi diplomasi yang terjadi di kawasan timur laut Asia itu bisa berada di titik terendah maupun tertinggi pada 2019 mendatang.

Sebelumnya KCNA melansir editorital bahwa Pyongyang merasa kecewa dengan desakan AS supaya mereka menyerahkan senjata nuklir mereka, namun sanksi masih dijalankan.

Diwartakan Newsweek, Kamis (20/12/2018), Korut mengeluhkan AS memaksakan denuklirisasi mereka dengan cara yang mereka sebut "gangster".

Karena itu, mereka menyebut tindakan AS itu disebabkan oleh "pemahaman salah" tentang apa yang mereka sebut sebagai denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Dalam ulasannya, KCNA menyindir AS harus belajar geografi dan menyatakan AS harus membuat keterangan akurat tentang apa itu denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Ketika membicarakan tentang denuklirisasi Semenanjung Korea, KCNA menjelaskan tidak sekadar menyebut Republik Demokratik Rakyat Korea (nama resmi Korut).

Namun juga Korea Selatan ( Korsel) di mana Washington menempatkan kekuatan militernya, termasuk juga senjata nuklir.

"Ketika kami membicarakan denuklirisasi Semenanjung Korea, berarti melenyapkan segala ancaman nuklir dari Utara dan Selatan serta area sekitarnya," terang KCNA.

Pakar Universitas California Selatan David Kang berkata relasi antara AS dan Korut yang terjadi saat ini merupakan momen bersejarah.

Karena itu, yang kini timbul dalam benaknya adalah strategi apa yang dipaparkan pemerintahan Presiden Donald Trump menyikapi perkembangan di Korut.

"Pertanyaan yang berada di pihak Amerika adalah apa yang bisa kami lakukan, atau apa yang bisa kami tawarkan di meja perundingan," tutur Kang.

Mantan Duta Besar AS untuk Korsel Thomas Hubbard menuturkan, 2019 bakal menjadi tahun dramatis baik bagi Trump maupun Pemimpin Korut Kim Jong Un.

"Saya kira tahun depan bakal penuh dengan kerja keras. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memengaruhi keputusan presiden," terangnya.

Hubbard merasa meski nanti Demokrat yang merupakan oposisi menguasai House of Representatives, upaya perundingan dengan Korut tak bakal diganggu.

Sebabnya, Demokrat lebih sibuk menyoroti Trump dari sisi dugaan dia dimenangkan Rusia dalam Pilpres 2016 maupun perkembangan ekonomi AS saat ini.

Hubbard melanjutkan, dia lebih nyaman jika Korsel yang memimpin upaya perundingan dengan Korut melihat pertemuan antara Kim dengan Presiden Moon Jae-in.

Sepanjang 2018 ini, Kim dan Moon telah tiga kali dan menghasilkan sejumlah keputusan penting. Antara lain penghapusan ranjau di Area Keamanan Bersama.

Kemudian militer dua Korea melakukan inspeksi bersama dalam nuansa damai sejak mereka dipisahkan akibat Perang Korea 1950-1953.

"Saya merupakan orang Amerika yang lebih nyaman jika Korsel memimpin upaya untuk membawa Korut lebih mendekat kepada dunia," tutur Hubbard.

Meski begitu, baik Hubbard maupun Kang sepakat tahun depan kecil kemungkinan AS maupun Korut bakal mengalami ketegangan seperti 2017.

Saat itu, Trump dan Kim saling perang komentar di mana Trump sempat menyebut Kim sebagai "Si Pria Roket", dan mengancam bakal memberikan "api serta kemarahan".

Sebelumnya,  Donald Trump kembali buka suara tentang rencana pertemuan keduanya dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di masa mendatang.

Berbicara kepada wartawan, menjelang kepulangan ke Washington usai menghadiri pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, Trump menyampaikan harapannya dapat bertemu kembali dengan Kim pada awal tahun depan.

Trump mengatakan ingin pertemuan keduanya dengan Kim Jong Un dapat digelar antara bulan Januari dan Februari.

"Saya pikir kami akan melakukan pertemuan segera, pada Januari, Februari. Saya kira," ujar Trump, sembari menambahkan ada tiga tempat yang dimungkinkan untuk lokasi pertemuan keduanya dengan Kim.

"Pada satu titik, iya," ujar Trump, seperti dilansir dari AFP.

Pertemuan di masa mendatang akan menjadi yang kedua kalinya antara Trump dengan Kim, setelah sebelumnya, pertemuan bersejarah keduanya dilangsungkan di Singapura pada Juni lalu.

Pertemuan tersebut membuka dialog kedua negara untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, setelah berbulan-bulan saling terjadi tukar menukar ancaman militer.

Hasil pertemuan tersebut adalah penandatanganan dokumen yang samar tentang denuklirisasi. Namun beberapa waktu terakhir tidak terjadi perkembangan berarti dalam prosesnya.

Pada kesempatan KTT G20 tersebut, Trump juga menyempatkan bertatap muka dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk membahas situasi terkini di Semenanjung Korea, terutama berkaitan dengan Pyongyang.

"Keduanya telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai denuklirisasi penuh yang dapat diverifikasi dari Korea Utara," kata juru bicara kepresidenan AS, Sarah Sanders.

"Mereka juga sepakat tentang perlunya mempertahankan pemberlakukan sanksi keras yang ada demi memastikan Korea Utara memahami bahwa denuklirisasi adalah satu-satunya jalan," tambahnya.

Namun perbedaan muncul di antara Washington dan Seoul tentang bagaimana langkah melanjutkan dengan Kim, karena Moon telah lama terlibat dengan Korea Utara.

Hubungan antara kedua Korea telah menunjukkan tanda perbaikan, dengan menurunkan ketegangan di perbatasan, yakni dengan penghapusan sejumlah pos keamanan dan melucuti persenjataan penjaga.

Terkini, Seoul telah memberangkatkan delegasi dengan menggunakan kereta api untuk melakukan survei rel di Utara dan ke depannya akan memoderinsasi jaringan perkeretaapian di Korea Utara.

Sementara hubungan Pyongyang dengan Washington saat ini seolah jalan di tempat dan tidak ada perkembangan yang signifikan dalam rencana denuklirisasi seperti yang disepakati saat pertemuan di Singapura.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang semula dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Korea Utara pada awal November mendadak ditunda karena Pyongyang bersikeras agar AS lebih dulu meringankan sanksinya.

(kompas.com)