Kepala BPS Sebut Jumlah Desa Tertinggal yang Dikurangi Melampaui Target Pemerintah

Kepala BPS, Suhariyanto sebut jumlah desa tertinggal yang berhasil dikurangi ini melampaui target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah desa dengan status tertinggal telah berkurang. Hal ini berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS.

Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan, jumlah desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa. Meski demikian, Suhariyanto tak menjelaskan jumlah awal desa tertinggal.

Menurut dia, penyusunan laporan Podes berlangsung pada Mei 2018 yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pandataan dilakukan terhadap seluruh desa, nagari, kelurahan, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT).

• Ini Alasan Utama DPW PAN Kalsel Alihkan Dukungan ke Jokowi-Maruf

"Dari data Podes 2014 ke 2018, bahwa desa tertinggal berkurang sebesar 6.518. Artinya, berbagai pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi desa tertinggal," kata Suhariyanto dalam di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Ia menyebutkan, jumlah desa tertinggal yang berhasil dikurangi ini melampaui target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yakni sebanyak 5.000 desa tertinggal. Selain itu, target penambahan desa mandiri juga melewati target, yakni 2.000 desa.

• Tim Jokowi-Maruf Sudah Petakan 10 Wilayah Kampanye, Tiga Wilayah ini yang Jadi Fokus

"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik berbagai persoalan yang masih ada di desa. Kita harapkan jumlah desa mandiri terus meningkat dan desa tertinggal semakin menipis," ujarnya.

Dia menambahkan, data Pondes yang dikumpulkan BPS sebanyak tiga kali dalam 10 tahun.

BPS mendatangi seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa dan kelurahan secara sensus, bukan dengan mengumpulkan sample yang diperoleh dari lapangan.

"Podes ini bentuk dukungan BPS kepada pemerintah," tambahnya.

Pada Podes 2018, terdapat Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan satuan untuk menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan tiga status. Yaitu tertinggal, berkembang, dan mandiri.

Melalui Podes 2018, lalu dikatagorikan IPD menjadi tiga dan diperoh data desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,4 persen), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen).

Meskipun dapat mengurangi jumlah desa tertinggal, Kecuk menuturkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah. Karena pengurangan ini terbilang tidak merata dan masih banyak desa tertinggal di wilayah Papua, Maluku dan Kalimantan.

"Tentunya ini kita perlu pikirkan. Masalah besar disana lebih ke masalah geografis di Papua misalnya sangat sulit untuk dicapai," tandasnya. (KOMPAS.com)