David Pandie: Birokrasi Ramping akan Terjadi Kompetisi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Politik dari Undana Kupang, Dr. David Pandie, MS mengatakan, birokrasi NTT yang telah dirampingkan akan memunculkan kompetisi dari para birokrat karena semakin sedikit dan terbatasnya jumlah struktur, Kamis (29/10/2018).

"Di birokrasi sendiri akan terjadi suatu proses kompetisi karena makin sedikit dan makin terbatasnya jumlah struktur. Makin tinggi tingkat kompetisi ke arah profesionalisme," ungkapnya kepada POS-KUPANG.COM seusai mengikuti sosialisasi kerja sama pengembangan pengawasan partisipatif tingkat Provinsi NTT di Hotel Sasando Jalan Kartini Nomor 1 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Karena semakin ketatnya mendapatkan jabatan dalam struktur birokrasi, lanjut David, aparatur birokrasi harus profesional dan menunjukkan kinerja yang optimal.

• Bupati Sunur Minta Kontraktor Segera Atasi Jembatan Waima

Ia juga mengungkapkan, proses seleksi untuk mendapatkan struktur dalam birokrasi harus dilakukan secara terbuka, transparan dan kompetitif.

"Itu yang kita harapkan nanti proses seleksi birokrasi yang nanti akan mengisi pos-pos birokrasi ini dilakukan dengan terbuka, transparan dan kompetitif sehingga birokrasi semakin hemat dan efisien tapi semakin profesional," katanya.

• Roby Jagokan Flori Mekeng Jadi Sekda Sikka

Gaya kepemimpinan yang kompetitif, menurut David, akan menghasilkan kinerja birokrasi yang lebih.

Selain itu, perampingan struktur dalam birokrasi Pemprov NTT tidak menghilangkan fungsi-fungsi substansi birokasi karena fungsi birokasi gabung dalam OPD lainnya.

"Karena ini kan merger sehingga semua pekerjaan dapat dioptimalisasi dalam struktur yant baru jadi tidak menghilangkan fungsi-fungsi substansial dari kewenangan yang diberikan kepada daerah," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, postur birokrasi saat ini mengikuti visi dan misi Gubernur yang baru dimana birokrasi itu merupakan aparatur dalam melaksanakan visi, misi dan janji politik.

"Oleh karena itu desainnya mengikuti visi misi gubernur NTT dan pendekatannya adalah pendekatan kinerja yang dikuatkan dengan prinsip efisiensi sehingga anggaran publik itu lebih dialokasikan kepada rakyat," katanya.

Lanjut David, pertaruhan birokrasi adalah birokrasi sebagai alat pelayanan rakyat sehingga perampingan tersebut diharapkan dapat memberikan efek bagi pelayanan kepada rakyat.

Perampingan birokrasi, menurut David, berdasarkan evaluasi dimana struktur birokrasi pada periode sebelumnya tidak banyak berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan di NTT.

"Itu berarti kalau ada upaya yang serius untuk menurunkan kemiskinan berarti harus ada efisiensi birokrasi sehingga anggaran lebih diarahkan untuk belanja publik," tegasnya.

Menurutnya, birokasi harus menjadi kekuatan inovasi menggunakan perkembangan IPTEK yang saat ini mengalami perkembangan yang masif.

"Kekuatan inovasi berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi revolusi industri 4.0 ini kan banyak pekerjaan itu sudah bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi IT (Informasi Teknologi) sehingga dengan adanya perampingan sepertinya itu sesuai dengan teknologi informasi," jelasnya.

"Tinggal sekarang, bagaimana birokrasi yang nanti diputuskan dalam Perda itu ramping diikuti dengan langkah-langkah inovasi yang memberikan makna terhadap efisiensi. Jadi kalau tanpa diikuti dengan inovasi dari birokrasi sendiri dengan pendekatan pendekatan teknologi informasi maka birokrasi ini akan tidak bisa menjalankan kinerja secara lebih baik," tambahnya.

Hal penting dari perampingan birokasi yang merupakan reformasi birokrasi dalam bidang restrukturisasi adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan dari negara akan menguji seberapa jauh komitmen dan orientasi pelayanan publik pada masyarakat.

"Sehingga struktur birokrasi akan mengikuti fungsi-fungsi kepublikan dari birokrasi," kata David. (*)