Berita Nasional Terkini

Menpan RB Sebut Inovasi seperti Tilang Elektronik Dibutuhkan, Ini Tujuannya

Menpan RB, Syafruddin mengatakan berinovasi adalah salah satu langkah Indonesia untuk menghadapi dua tantangan terbesar.

Menpan RB Sebut Inovasi seperti Tilang Elektronik Dibutuhkan, Ini Tujuannya
KOMPAS.com/Dok. Kemenpan RB
Menpan RB, Syafruddin saat jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (6/9/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin mengatakan berinovasi adalah salah satu langkah Indonesia untuk menghadapi dua tantangan terbesar.

"Memang betul kita perlu berinovasi, perlu berlomba, untuk mengejar apa yang sedang bergulir, Indonesia tidak lagi tertinggal, saling mengejar," katanya saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).

Salah satu tantangannya adalah menghadapi revolusi Industri 4.0. Tantangan lainnya yaitu mewujudkan visi Indonesia di tahun 2045 atau tepat 100 tahun kemerdekaan negara, untuk masuk dalam jajaran lima besar negara di dunia.

Baca: Pebalap Wanita Indonesia Ini Berlaga di Jepang Pakai Yaris

Menurutnya, inovasi seperti sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) adalah langkah yang tepat. Baca juga: 2019, Kendaraan Non-Pelat B Bisa Kena Tilang Sistem ETLE.

"Tantangan yang tadi saya bilang bergulir, revolusi industri 4.0, ini adalah langkah-langkah yang tepat menghadapi itu," ujar dia dalam sambutannya saat acara grand launching ETLE.

Baca: Cuaca Masih Pancaroba, BPBD NTT Tingkatkan Kesiapsiagaan Petugas di Posko

"100 tahun Indonesia merdeka, tinggal 27 tahun lagi, Indonesia diharapkan harus menjadi 5 besar di dunia, dari aspek ekonomi, demografi, dari semua aspek," lanjut dia.

Selain itu, sistem ETLE juga dinilainya sebagai bentuk kehadiran bangsa bagi masyarakat, melalui pelayanan publik.

Kehadiran negara merupakan langkah untuk mendekatkan kepentingan negara dengan kepentingan publik.

"Kepentingan publik dan kepentingan bangsa harus didekatkan. Istilah kita, kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat harus hadir. Jangan hanya retorika, tapi harus didekatkan," terang dia.

Hal itu dinilai akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya.

Ia pun berharap instansi maupun pihak lainnya juga ikut menciptakan inovasi-inovasi demi tercapainya kesejahteraan rakyat. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved