41 Masjid Kampus Terpapar Radikalisme, Ini Penjelasan BIN

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.

Seperti dilansir Pos-Kupang.com dari Kompas.com, temuan tersebut diungkapkan Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi terkait peran ormas Islam dalam NKRI, di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, beberapa waktu silam.

Wawan menuturkan, hasil survei tersebut kemudian didalami lebih lanjut oleh BIN.

"Survei dilakukan oleh P3M NU, yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Wawan, saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Kategori radikalisme tersebut, lanjut dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Ia menuturkan, terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten yang menjurus radikalisme. "Jadi, konten ceramahnya yang kita utamakan, karena itu kan setahun sudah ada daftar penceramahnya, kalau masjidnya sih enggak ada yang radikal, tapi penceramahnya," terang dia.

Dia menuturkan, keberadaan masjid di lingkungan pemerintah seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BIN menjaga persatuan di Indonesia.

Ke depannya, BIN berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan agar tercipta ceramah yang lebih sejuk.

"Hal tersebut adalah upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan," ujar dia.

"Selanjutnya dilakukan pemberdayaan Da'i untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan mengkonter paham radikal di masyarakat," sambung dia.

Baca: VIDEO : Gubernur NTT Rencana Legalkan Miras, Begini Cara Penyulingan Moke

Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) di Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta (10/9/2018), Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir berharap kepengurusan masjid kampus berasal dari pihak kampus dan tidak oleh pihak luar kampus.

Mohamad Nasir menambahkan hal ini bertujuan agar masjid kampus tidak disisipi paham-paham radikalisme dan intoleransi.

Menristek juga meminta para pengurus masjid kampus saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Menteri Nasir berharap masjid dengan pengelolaan baik dapat menjadi contoh bagi masjid kampus lain.

Masjid tempat pendidikan karakter

“Keberadaan Asosiasi Masjid Kampus ini sangat penting bagi penguatan pengelolaan masjid di perguruan tinggi. Dengan adanya asosiasi ini masjid-masjid kampus dapat bersinergi. Masjid kampus juga dapat melakukan inovasi seperti membuat sistem informasi jadwal pengajian, siapa yang menjadi penceramah,” ujar Menteri Nasir seperti dikutip dari rilis Kemenristekdikti.