Berita Nasional Terkini

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan OSO Terkait Pencalonan Anggota DPD

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan OSO Terkait Pencalonan Anggota DPD
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Iya benar dikabulkan," kata Juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Selasa (30/10/2018).

Meski demikian, hingga saat ini Suhadi belum mengetahui substansi dari putusan MA tersebut. Suhadi belum dapat memastikan, apakah dikabulkannya gugatan itu serta merta meloloskan Oesman menjadi calon anggota DPD meskipun tetap menjabat sebagai pengurus parpol.

Baca: Formappi Kritik Daftar RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas DPR Tahun 2019

"Nanti kita liat isinya karena kita belum bisa berkomunikasi dengan hakimnya," ujar Suhadi.

Lebih lanjut, Suhadi mengatakan, dirinya telah menghubungi pihak manajemen perkara terkait salinan putusan tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, Suhadi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan isi dari putusan itu.

Baca: Kasus Suap DPRD Kalteng, KPK Geledah Dua Lokasi

"Saya sudah menghubungi manajemen perkara, mungkin 2-3 hari lagi baru bisa kita sampaikan isinya bagaimana," ujarnya.

Sebelumnya, KPU mencoret Oesman sebagai calon anggota DPD lantaran ia tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oesman dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin (23/7/2018). (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved