Berita Kabupaten Manggarai Timur

Dipertanyakan! Pengelolaan Dana Desa Paan Waru Proyek PLTMH Rp 613 Juta

Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa Paan Waru, Frans J. Keros mempertanyakan proyek PLTMH senilai Rp 613 juta pada tahun 2016.

Dipertanyakan! Pengelolaan Dana Desa Paan Waru Proyek PLTMH  Rp 613 Juta
POS KUPANG.COM/ARIS NINU
Frans J. Keros, Ketua Pengelola Kegiatan Dana Desa Paan Waru 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-BORONG-Ketua Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa Paan Waru, Frans J. Keros mempertanyakan proyek PLTMH senilai Rp 613 juta pada tahun 2016.

Yang mana proyek tersebut dialokasi melalui dana desa tapi fisiknya tidak selesai.

Sampai sekarang penggunaan dana desa oleh Sekertaris Desa yang menjabat Plt Kades Paan Waru,Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur (Matim) belum ada pertanggungjawaban ke Kades Paan Waru, Gawang Mikael.

Baca: Sumba Barat Mendukung Moratorium Pengiriman TKI dengan Empat Catatan

"Kami pernah dipanggil Inspektorat Matim guna memberikan penjelasan. Tetapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya," kata Keros yang ditemui POS-KUPANG.COM di Borong, Rabu (24/10/2018) siang.

Keros menjelaskan, pada awalnya masyarakat mengusulkan pengadaan PLTS. Namun dalam perjalanan diganti menjadi PLTMH tanpa ada persetujuan dari warga.

"Lalu ada dana desa sebesar Rp 613 juta yang dialokasikan tahun 2016 guna mengerjakan proyek tersebut. Namun sampai sekarang mesin PLTMH tidak ada di Sumber Mata Ai Wae Waras. Yang ada hanya rumah mesin dan pipa. Mesinnya tidak ada. Maka itu kami pertanyaan proyek tersebut," kata Keros.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2016 ada peralihan kades terpilih ke Sekertaris Desa karena kades masuk penjara akibat persoalan raskin.

"Proyek ini saat Sekertaris Desa Paan Waru menjadi Plt Kades. Setelah ada kades definitif tidak ada fisik proyek tersebut. Saya ketika menjadi Ketua Pengelola Dana Desa sudah lapor ke Inspektorat Matim tapi belum ada kejelasan," papar Keros.

Ia mengatakan, sampai saat ini masyarakat Desa Paan Waru terus bertanya soal pengadaan mesin PLTMH yang sudah dialokasi melalui dana desa.

"Inspektorat Matim sudah tahu tapi kami belum mendapat penjelasan terkait proses pemeriksaan. Perlu saya sampaikan proyek PLMTH ini tahun 2016 sempat ada usulan tambahan dana Rp 59 juta tapi saya sempat protes sehingga tidak jadi dialokasikan dana desa pada tahun 2017. Saya juga sempat heran ketika di Inspektorat Matim ada laporan proyeknya sudah 60 persen. Fisik di lapangan mesin tidak ada masa sampai 60 persen laporan dari mana," papar Keros.

Ia berharap adanya penyelesaian sehingga jangan ada warga terganggu dan terus bertanya dengan proyek tersebut.(*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved