Berita NTT Terkini
Kekerasan Masyarakat Hambat Kebebasan Berpendapat
Sampai saat ini masih ada indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemimpin Redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Dion DB Putra mengatakan, sampai saat ini masih ada indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
Indikator ini harus menjadi perhatian karena turut mempengaruhi angka IDI di NTT.
Dion menyampaikan hal itu saat expose hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT tahun 2017 di Aula Kantor Badan Kesbangpol NTT, Rabu (17/10/2018).
Baca: Expose Hasil IDI NTT Tahun 2017, Yusuf Kuahaty Sebut Demokrasi di NTT dalam Proses
Dion mengatakan, angka indeks di NTT sudah masuk ketegori sedang itu sudah bagus. Pada tahun 2010, NTT masuk 10 besar provinsi dengan IDI terbaik di Indonesia.
Menurut Dion, masih ada empat point yang harus menjadi perhatian, yakni masih ditemukannya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
Baca: Pos Satgas Motaain Yonif 743 Bagi Buku dan Alat Tulis Bagi Siswa SD Perbatasan
"Jadi masalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang berdampak pada kebebasan berpendat masih tinggi. Kondisi ini turut mempengaruhi IDI," kata Dion.
Selain itu ada juga indikator persentasi perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPRD serta aksi demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan dan peraturan yang merupakan insiatif DPRD.
"Soal keterwakilan perempuan, memang parpol sulit mengkaderkan perempuan, sehingga menjelang pemilu, parpol mulai berkeliling mencari caleg perempuan," katanya.
Dia mengatakan, ada tiga aspek yang perlu disoroti, yakni kebebasan sipil, aspek hak politik dan hak demokrasi.
"Ada juga tiga variabel yang mengalami penurunan, yaitu soal kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan serta peran peradilan yang independen," katanya.
Dion mencontohkan, secara nasional ketika pemerintah yang tidak menerima beberapa organisasi seperti HTI, yang dipublikasi oleh media baik elektronik maupun cetak.
Terkait aspek demokrasi, ia mengatakan, ada tiga indeks yang mengalami penurunan, yaitu kebebasan sipil yang menurun sebesar 16,56 poin dari 96,25 menjadi 79,69.
Kedua, yakni hak-hak politik juga turun 11,93 poin, dari 81,68 menjadi 69,75. Dan ketiga lembaga-lembaga demokrasi mengalami kenaikan sebesar 12,93 dari 66,46 menjadi 79,39.
Terkait penyebaran informasi, ia mengakui, masih kurang terekspos juga masih ditemukan di lembaga pemerintahan.
