Hari Ini, KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS Jalani Sidang DKPP

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM| SOE – Hari ini, Senin, (1/10/2018) akan berlangsung sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan bupati TTS dengan teradu KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ( DKPP), Kupang.

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ini dilaporkan paket Naitboho - Kase karena melihat banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilbup TTS pada 27 Juni lalu.

Alex Kase mengatakan, dalam pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni lalu ditemukan banyaknya kejanggalan, mulai dari distribusi surat suara yang tidak sesuai DPT, ketiadaan C1 KWK dan C1 Plano hingga C1 plano yang ditulis di atas kardus. Oleh sebab itu, dirinya mengadukan hal tersebut kepada DKPP agar bisa ditindaklanjuti pengaduan tersebut.

Baca: Pemkot Butuh Ribuan Lampu Hias

Baca: Tiga Jurusan Yang Paling Banyak Mendaftar di Hari Keempat Formasi CPNS 2018

Baca: TPI Maumere Makin Semewarut, Sisi Jalan Dijual Sayur, Lihat Juga Deretan Fotonya !

Ketua KPU Kabupaten TTS, Santi Soinbala mengaku, KPU Kabupaten TTS telah menyiapkan jawaban terkait pengaduan dari paket Naitboho - Kase ke DKPP. Dirinya enggan untuk membeberkan jawaban yang telah disiapkan, namun dirinya memastikan jika KPU Kabupaten TTS telah siap mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemilihan bupati TTS 27 Juni lalu.

" Kita sudah siapkan jawaban sesuai pengaduan dari pelapor. Cukup banyak jawabannya. Besok kami berlima, empat komisioner dan sekertaris KPU Kabupaten TTS siap mempertanggung jawabkan pelaksanaan Pilbup TTS dihadapan DKPP, " tegas Santi saat dihubungi pos kupang, Senin ( 1/10/2018) via telepon selurenya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay mengungkapkan jika pihaknya sudah menyiapkan jawaban terkait pengaduan paket Naitboho - Kase ke DKPP. Terkait isi pengaduan pelapor, Melky mengatakan, isinya tidak jauh berbeda dengan dalil gugatan yang disampaikan ke MK. Selain itu, temuan dalam perhitungan suara ulang juga dijadikan bahan pengaduan dalam laporan ke DKPP.

" Laporannya sudah kita siapkan. Prinsipnya kita laporkan kinerja kita apa adanya. Kita siap mempertanggung jawabkan apa yang sudah kita kerjakan dalam mengawal pelaksanaan Pilbup dan Pilgub NTT lalu," tegas Melky. (*)