Ini Penyebab DPRD Nagekeo Panggil Kadis Kesehatan

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Usai menggelar aksi unjuk rasa dan beraudiens dengan Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo, aktivis GMNI DPC melakukan audiens dengan DPRD Nagekeo, Senin (24/9/2018).

Sejumlah aktivis itu diterima oleh Anggota Komisi III DPRD Nagekeo, Gaspar Guntur.

Baca: 73 Tahun Indonesia Merdeka! Warga Matawai Pandangu-Sumba Timur Hidup dalam Kegelapan

Pantauan POS KUPANG.COM, perwakilan GMNI tampak berdiskusi soal tuntutan mereka kepada DPRD terkait persoalan penggunaan dana Kapitasi, Jampersal di Puskesmas Danga.

Anggota DPRD Nagekeo, Gaspar Guntur, saat menerima para aktivis mengapresiasi kehadiran para aktivis GMNI.

Ia mengatakan pada jaman dahulu aktivis banyak yang teriak dijalan. Teriak dijalan bukan solusi. Kehadiran adik-adik hari ini sebagai bentuk empaty dari persoalan yang terjadi saat ini di Nagekeo.

"Lembaga DPRD Nagekeo menerima kehadiran kalian.
Kami akan panggil kepala Dinas Kesehatan. Saya akan sampaikan informasi ini dan akan sampaikan kepimpinan DPRD sekaligus panggil Kadinkes untuk mempertanggunjawaban informasi ini. Kami akan tindaklanjuti ini," papar Gaspar.

Ia mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Karena waktu rapat pembahasan anggaran perubahan tidak dibahas terkait dana Kapitasi.

Ia mengaku akan menyampaikan hal itu kepada pimpinan DPRD Nagekeo untuk ditindaklanjuti.

Sementara Ketua DPC GMNI Nagekeo, Fardin Bay, mengatakan, masyarakat Nagekeo sangat menderita. Sehingga GMNI mencari solusi.

"Tuntutan sikap kami sampaikan kepada DPRD karena DPRD kami hargai sebagai wakil rakyat. Sehingga kami datang sampaikan aspirasi. Apa yang kami sampaikan hari ini menyentuh dengan kesehatan masyarakat Nagekeo.
Kita diskusikan dan cari solusinya seperti apa," papar Fardin.

Fardin mengatakan DPRD Nagekeo lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengawasan (fungsi kontrol) terhadap pemerintah.

Ia menegaskan DPRD Nagekeo segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Danga demi mempertanggungjawabkan dana Kapitasi didepan DPRD.

Ia juga menyampaikan bahwa masih ada pungutan terhadap pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan masih ada pungutan liar soal ibu-ibu yang akan melahirkan.

Padahal Jampersal sudah menjamin hak-hak ibu-ibu yang akan melakukan persalinan di Fasilitas Kesehatan.