Tiga Perguruan Karate Tolak Kepengurusan Pengprov FORKI NTT

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM|POS KUPANG--Tiga perguruan karate yakni Inkai, KKI, dan Inkanas menyatakan dengan tegas menolak kepengurusan Pengprov FORKI NTT yang dipimpin Kancho Frans Fernando Kuhusulla.

Penolakan ini disampaikan pada saat gelar konferensi pers yang dilangsungkan di kediaman Ketua Pengprov KKI NTT, Drs Haji Abdul Kadir Makarim di Jalan Gajah Mada, Nunleu, Kota Kupang, Jumat (21/9/2018) petang.

Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Inkai, Ir Agustinus Bria Seran mempertanyakan penunjukkan Frans Fernando sebagai formatur tunggal oleh sekjen PB FORKI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianibar. Pasalnya, Frans bukan orang NTT dan dia adalah Ketua PB Shoto-Kai. Pihaknya juga menolak penunjukkan itu karena tak berdasar sama sekali.

"Setelah dia ditunjuk sebagai formatur tunggal, dia tidak memanggil pengurus seluruh perguruan yang ada di NTT untuk duduk bersama dan menyusun kepengurusan," tegasnya.

Lebih lanjut, terangnya, kepengurusan Pengprov FORKI NTT tidak merepresentasikan semua perguruan karate di NTT. Kepengurusan itu, demikian Agus menjelaskan, sembilan puluh persen berasal dari perguruan Shoto-Kai.

Parahnya lagi, kepengurusan yang terbentuk tidak mendapat rekomendasi dari KONI NTT dan justru susunan kepengurusan itu yang dikirim ke pengurus pusat di Jakarta.

"Dia tidak minta rekomendasi dari KONI NTT. Harusnya ada rekomendasi dari KONI karena semua pengurus cabang yang ada di tingkat provinsi harus mendapat rekomendasi dari KONI sebelum dikirim ke pengurus pusat di Jakarta. Justru ini tidak ada rekomendasi dari KONI kok PB FORKI bisa mengeluarkan SK pelantikan. Ini yang kami tidak terima," ungkapnya.

Agus mengatakan Ketua Umum PB FORKI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tidak mengetahui adanya kemelut di dalam tubuh Pengprov FORKI NTT. Namun, menurutnya, Sekjen PB FORKI Lumba Sianipar mengetahui persis kekisruhan dalam tubuh Pengprov FORKI NTT.

"Ini kok ada apa sebenarnya?"

Sementara itu, Ketua Pengprov KKI NTT, Drs Haji Abdul Kadir Makarim, dengan tegas menyatakan kalau Frans Fernando tidak tahu etika berorganisasi. FORKI merupakan organisasi besar dan terdiri dari beberapa perguruan tidak hanya Shoto-Kai saja. Dijelaskan, pemimpin perlu mengayomi seluruh perguruan karate yang ada di NTT.

"Dia tidak paham organisasi dan tidak pernah mempelajari anggaran dasar anggaran rumah tangga FORKI sehingga dalam penyusunan kepengurusan seenaknya saja dipilih. Tidak bisa asal suka. Semua harus sesuai AD/ART," ungkapnya.

Ia mengimbau kepada para pihak terkait dan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur NTT untuk bisa campur tangan dalam menyelesaikan kisruh dalam tubuh Pengprov FORKI NTT.

"Saya merasa Ketua Umum FORKI dibohongi oleh Ketua FORKI NTT. Dia tidak tahu persoalan sebenarnya. KONI NTT juga tidak keluarkan rekomendasi. Kami menolak keras kepengurusan yang baru ini," tegasnya.

Ketua MSH Inkanas Janes Rumte sendiri mengatakan adanya miskomunikasi antara Ketum PB FORKI dan Sekjen PB FORKI. Disampaikannya, PB FORKI sendiri bukan bertugas untuk memutuskan tetapi untuk memfasilitasi sebab setiap pengurus provinsi punya wewenang untuk mengatur dan mengurus AD/ART masing-masing daerah.