Bawaslu NTT Janji akan Tingkatkan Kerjsama dengan Media

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG – Bawaslu NTT akan meningkatkan kerjasama dengan media massa dalam menunjang kinerja dan profesionalitas tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu serta memberi informasi terkait pelaksanaan pengawasan kepada publik masyarakat.

Selama ini, diakui oleh Bawaslu bahwa porsi pemberitaan penyelenggara pemilu oleh media tidak banyak yang mengekspos kerja Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kerja-kerja baik dan prestasi baik yang dilaksanakan oleh Bawaslu dalam ranah pengawasan dan penindakan penyelenggaraan pemilu tidak diketahui public.

Baca: Hari Pertama Paripurna, Gubernur Laiskodat Bentak Anggota DPRD Noviyanto, Ini Kata-Katanya

Baca: Walikota Kupang Jefri Riwu Kore! Emas Tidak Datang Tiba-Tiba

Baca: Pasca PORProv 2018! Pengprov Taekwondo NTT Gelar NTT Open Taekwondo

Kepada Pos Kupang di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi NTT, pada Senin (17/9/2018) petang di Hotel SwissBellin Kristal Kupang, Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa SH mengungkapkan bahwa persoalan ini juga menjadi otokritik terhadap lembaga Bawaslu itu sendiri.

Thomas menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan dalam waktu mendatang terhadap otokritik itu dan meningkatkan kerjasama dengan media massa sebagai corong  informasi kepada publik.

“Pertama, ini sebenarnya kalau boleh saya bilang, menjadi otokritik buat kita, khusunya di NTT dan kedepan kita akan melakukan perbaikan. Yang kedua, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi, media menjadi corong informasi kepada publik sehingga kerjasama dengan media kita tingkatkan,” ungkap Thomas.

Terkait implementasi teknisnya, Thomas menyatakan bahwa akan ada satu komisioner yang akan mengelola kerjasama dengan media itu.

“Bagaimana kita akan sampaikan ke media sehingga terpublikasi apa yang menjadi tahapan atau kegiatan atau pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu,” harapnya.

Terkit ide untuk menempatkan seorang juru bicara dalam lembaga Bawaslu agar menjadi penghubung antara lembaga dengan media atau masyarakaat, Thomas menyebut bahwa hal ini harus didikusikan lebih lanjut karena belum diatur secara spesifik dalam peraturan atau regulasi di Bawaslu.

“Ini yang nanti kita disksikan, karena memang tidak diatur secara spesifik terkait soal jubir ini, sebenarnya bagaimana teknik kita di dalam mengelola kelembagaan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, konfirmasi terhadap keputusan dan tahapan yang ada di Bawaslu harus tersampaikan kepada masyarakt, ini yang mungkin harus dikelola dengan baik,” tambah Thomas.  

Baca: Reaksi Netizen Atas Bentakan Gubernur NTT Viktor Terhadap Anggota DPRD Noviyanto

Baca: VIDEO: Julie Laiskodat Harapkan Moke, Sopi dan Laru Bisa Bersaing dengan Sake

Thomas menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh media menjadi masukan untuk lembaga Bawaslu karena selama pelaksanaan tahapan pemilu, apa yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu memang terkesan jarang terekspos di media massa, padahal sebenarnya ada banyak tahapan dan keputusan yang sudah dilakukan.

Sebelumnya, dalam diskusi panel pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi NTT yang dilaksanakan pada Senin (17/9/2018) pagi, terungkap kegelisahan para komisioner Bawaslu  Kabupaten Kota karena porsi pemberitaan terhadap penyelenggara pemilu dinilai tidak proporsional karena pemberitaan terkait Bawaslu hanya mencapai prosentasi 20% terhadap seluruh pemberitaan penyelenggara pemilu di NTT.

Pemimpin redaksi Harian Umum Pos Kupang, Dion DB Putra, dalam materi konstruksi berita Bawaslu di media massa mengungkapkan bahwa menjadi tugas bersama untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat atas kerja-kerja baik dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

Baca: Segera Menikah Jika Ada 5 Tanda Dalam Hubunganmu Dengan Si Dia

Namun untuk medianya, selama ini Pos Kupang telah memberi tempat yang proporsional bagi kedua lembaga penyelenggara pemilu; KPU dan Bawaslu dalam pemberitaannya. Sehingga baginya, menjadi penting untuk menanamkan kesadaran masyarakat (top of mind) untuk menyampaikan bahwa Bawaslu bekerja dengan baik.

Lebih lanjut Dion juga menyarankan kepada Bawaslu harus memiliki target untuk menyampaikan apa yang dilakukan terkait tahapan pemilu melalui media.

“Namun untuk itu, kita bisa memilah dan memilih mana media yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, karena saat ini ada banyak media partisan yang digunakan untuk kepentingan tertentu,” ungkapnya.  

Dion juga mengungkapkan ada kegalauan dan kerisauan media masa untuk melihat penyelenggara pemilu melaksanakan proses dan tahapan sesuai dengan regulasi sehingga mejadi pembelajaran bagi publik.

“Kita merindukan bawaslu sebagai institusi yang kuat seperti KPK maka secara teknis Bawaslu harus lebih proaktif berurusan dengan media, karena banyak praktek baik dan praktek cerdas yang dilakukan tetapi selama ini tidak tersampaiakan kepada publik,” ungkap Dion.

Baca: 3 Makanan Ini Dan Susu Bisa Menurunkan Gairah Bercinta Pria, Waspada

Baca: Ini Manfaat Positif Yang Bakal Kamu Dapatkan Dari Berciuman

Dion juga menjelasakan, penting adanya partisipasi publik dalam proses dan tahapan pemilu,  karena sepanjang masyarakat apatis, maka jangan harap akan menghasilkan pemimpin hasil pemilu yang baik.

Kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh komisioner dan koordinator sekretariat Bawaslu 22 kabupaten kota se NTT ini dilaksanakan di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang pada 17- 19 September 2018.

Dalam diskusi panel yang dilaksanakan, selain menghadirkan Dion DB Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang; diskusi ini menghadirkan pula akademisi Dr John Tuba Helan SH,MH; serta anggota majelis pemerikas daerah DKPP, Drs Burhanudin Gesi M.Hum. (*)