Berita Kabupaten TTS

DPRD TTS Dukung Percepatan Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

DPRD TTS mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang hingga saat ini masih bergulir di DPR RI.

DPRD TTS Dukung Percepatan Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Suasana diskusi konsolidasi dan penguatan pemahaman subtansi rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang ddiselenggarakan aula kantor sekertariat yayasan SSP 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - DPRD TTS mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang hingga saat ini masih bergulir di DPR RI.

DPRD TTS meminta agar pengesahan UU tersebut bisa segera dilakukan pasalnya kasus kekersan seksual terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD TTS, Imanuel Olin dan Anggota DPRD TTS, Samuel Sanam dalam kegiatan diskusi konsolidasi dan penguatan pemahaman subtansi rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan Yayasan Sanggar Suara Perempuan ( SSP), Selasa ( 28/8/2018) di aula kantor sekertariat Yayasan SSP.

Baca: Ini Tanggapan Ketua MUI Soal Maraknya Aliran Keagamaan yang Masuk di NTT

Imanuel mengatakan, pada intinya DPRD TTS sangat mendukung pengesahan UU tersebut. DPRD TTS siap menindaklanjuti pembentukan UU tersebut dengan membentuk Perda Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dia berharap, para anggota DPR RI bisa melihat UU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai suatu kebutuhan yang urgen untuk melindungi kaum perempuan khususnya anak-anak.

"Kita lihat angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tiap tahun terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan UU guna mengatur proses pencegahan, pendampingan kepada korban serta menghukum seberat-beratnya pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu UU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan," ungkap Imanuel.

Dukungan Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual juga diungkapkan anggota DPRD TTS, Samuel Sanam. Dirinya melihat kehadiran UU tersebut sangat penting saat ini.

Untuk mencegah aksi kekerasan seksual, dirinya berharap kedepan pemerintah bisa memasukan pendidikan seksual dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah.

Hal ini maksudkan, untuk memperkenalkan sejak dini kepada anak tentang pendidikan sosial dan apa itu tindakan kekerasan seksual.

"Saya kira penting untuk memasukan pendidikan seksual kedalam kurikulum kita. Maksudnya, untuk memperkenalkan anak sejak dini tentang pendidikan seksual. Kita memperkenalkan kepada anak dimana bagian sensitif tubuhnya yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain. Selain itu, melalui pendidikan seksual, kita menjelaskan kepada anak kategori tindakan kekerasan seksual dan apa yang harus dilakukan jika anak menjadi korban tindak tersebut," jelasnya.

Wakil Direktris Yayasan SSP, Ir. Filpin Taneo Terik mengatakan, Yayasan SSP mendukung dan mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga bisa secepatnya disahkan.

Oleh sebab itu, untuk mendorong percepatan pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka Yayasan SSP meminta Pemda TTS, DPRD TTS, Partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Filpin juga meminta Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR RI untuk berkomitmen agar bisa menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam masa sidang V 2017-2018.

" Semua komponen di daerah harus ikut mendorong agar lembaga DPR RI bisa segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sehingga bisa segera disahkan. Hal ini penting untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita agar tidak menjadi korban kekerasan seksual serta memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, " pungkasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved