Berita Kota Kupang

Setengah dari TKI di Malasya adalah Ilegal

Setengah dari jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja illegal.

Setengah dari TKI di Malasya adalah Ilegal
POS KUPANG/RYAN NONG
Diskusi Interaktif Sikap dan Strategi Penanggulangan Human Trafficking di NTT yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang pada Jumad (3/8/2018) di Ballroom Neo Aston Hotel Kupang. (Ki-Ka) Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigarasi Provinsi NTT Bruno Kupok, Kepala BP3TKI Kupangg Siwa SE, pegiata Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIK) Elin Out dan Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda NTT Kompol Rudi Ledo SIK

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

 POS-KUPANG.COM | KUPANG -– Setengah dari jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai tenaga kerja illegal.

Meskipun data jumlah TKI di Malaysia bervariasi berdasarkan data beberapa lembaga yang bergerak dalam urusan ketenagakerjaan, tetapi secara kunatitas jumlah TKI yang illegal lebih dari setengah dari total jumlah TKI.

Hal ini terungkap dalam diskusi interaktif human trafficking dengan tema “sikap dan strategi penanggulangan human trafficking” yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang di Ballroom Neo Aston Hotel Kupang, Jumad (3/7/2018). Dalam diskusi yang menghadirkan Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigarasi Provinsi NTT Bruno Kupok, Kepala BP3TKI Kupangg Siwa SE, pegiata Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIK) Elin Out dan Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda NTT Kompol Rudi Ledo SIK sebagai pembicara ini terungkap data yang miris dan memilukan ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Bruno Kupok, dalam pemaparannya mengungkapkan berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, setengahnya adalah illegal.

Bahkan yang menimbulkan kegelisahan adalah, dari total seluruh tenaga kerja yang bekerjeja di luar negeri, sebanyak 80% nya merupakan tenaga kerja illegal.

Termasuk, data total 170 tenaga kerja yang meninggal di luar negeri, hanya enam TKI yang berstatus tenaga kerja legal.

Terhadap persoalan ini, Pemerintah daerah melalui Disknakertaras, lanjut Bruno, menaruh respons yan tinggi terhadap persoalan ini dan telah melaksanakan tindakan konkrit dalam upaya untuk menaggulangi persoalan human trafficking khususnya yang terjadi di Provinsi NTT.  

Jelasnya, saat ini Disnakertrans telah membentuk posko satgas pencegahan TKI illegal di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang serta seluruh pintu keluar di setiap kabupaten di NTT. Hal ini dilakukan dengan dasar, sebagian besar calon tenaga kerja yang berminat untuk menjadi TKI sering menempuh proses nonprosedural  untuk menjadi TKI.

“Karena mintanya inggi untuk kerja di luar negeri dan pengurusannya nonprocedural, maka kita harus cegah sebelum mereka berangkat,” ungka Bruno.

Halaman
123
Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved