Berita Larantuka
Ratusan Nelayan Ikut Diklat, Ini Pesan Ketua DPRD Flores Timur
Sebanyak 630 nelayan masyarakat pelra Flores Timur mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kompetensi berlayar.
Penulis: Felix Janggu | Editor: Kanis Jehola
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu
POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Sebanyak 630 nelayan masyarakat pelra Flores Timur mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kompetensi berlayar di Aula Paroki San Juan Lebao Larantuka Senin (23/7/2018).
Diklat itu diselenggarakan Kementerian Perhubungan RI melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Bandung dan Sahbandar Larantuka Flotim.
Ketua DPRD Flotim, Yoseph Sani Bethan atau Nani Bethan didaulat memberikan sambutan dalam Diklat yang kini memasuki gelombang kedua itu.
Baca: Kajari Ngada Minta Keluarga Adhyaksa Harus Menjaga Keutuhan NKRI
Nani Bethan mengapresiasi penyelenggaraan Diklat bagi para nelayan dan pelayar Flotim. Bagi Nani Bethan Diklat itu menjawab persoalan dan kebutuhan di daerah.
Menurut Nani Bethan kegiatan Diklat sangat mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Flotim, khususnya selamatkan orang muda Flotim dan selamatkan laut Flotim.
Kata Nani Bethan sektor kelautan dan perikanan termasuk salah satu sektor terbesar di di Flores Timur. Karena itu perhatian pemerintah daerah juga besar di bidang kelautan.
Perhatian pemerintah, kata Nani Bethan bukan hanya penyediaan fasilitas tangkap saja tetapi juga sebentuk peningkatan kompetensi seperti diklat hari itu.
Harap Nani Bethan Diklat itu bisa menciptakan pemahaman, baik bagi pemilik fasilitas kapal, ABK Kapal dan tenaga kerja maupun masyarakat para pengguna jasa transportasi laut.
"Tentu kalau semua (pemilik kapal dan ABK nyaman), maka pemerintah dan masyarakat juga nyaman," kata Nani Bethan.
Nani Bethan meminta para peserta Diklat untuk sadar dan memanfaatkan moment diklat itu untuk mengetahui tuntutan dan regulasi dan persiapan semua peralatan pelayaran di atas kapal.
Di akhir sambutannya,Nani Bethan menyatakan dukungan lembaga DPRD Flotim terhadap kementerian perhubungan RI, balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang dan Sahbandar Larantuka.
"Setelah ini saya harap tidak ada lagi pengaduan ke DPRD atau ke pemerintah terkait berbagai permasalahan di atas laut. Tahun-tahun mendatang angkanya harus makin menurun," kata Nani Bethan. (*)