Berita Kota Kupang

Diduga Melanggar Peyelenggaraan Perguruan Tinggi di Universitas PGRI NTT, Hendrikus Djawa Ditahan

Hendrikus Djawa alias HD ditangkap atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan perguruan tinggi dan memberikan ijazah atau gelar akademik tanpa hak

Diduga Melanggar Peyelenggaraan Perguruan Tinggi di Universitas PGRI NTT, Hendrikus Djawa Ditahan
POS KUPANG/RYAN NONG
Wakapolres Kupang Kota Kompol Edward Jacky Tofany Umbu Kaledi didampingi Kasat Reskrim AKP Pinten Bagus Satrianing Budi saat jumpa pers terkait kasus dugaan pidana penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI NTT dengan tersangka Hendrikus Djawa (baju biru kedua dari kiri, tangan ke belakang) di Mapolres Kupang Kota, Kamis (12/7/2018) siang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -– Hendrikus Djawa alias HD ditangkap atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan perguruan tinggi dan memberikan ijazah atau gelar akademik tanpa hak pada Universitas PGRI NTT di Kupang.

Penangkapan HD yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan tinggi/Universitas PGRI NTT ini dilakukan pada 25 Juni 2018 di BP3TKI Kota Kupang.

Kepada wartawan saat konferensi pers yang berlangsung di Mapolres Kupang Kota pada Kamis (12/7/2018) siang, Wakapolres Kupang Kota Kompol Edward Jacky Tofani Umbu Kaledi yang didampingi Kasat Reskrim AKP Pinten Bagus Satrianing Budi mengungkapkan HD yang mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Tinggi atau YPLP pada perguruan Tinggi PGRI NTT ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengangkat atau melantik rektor, wakil rektor, dan dekan fakultas pada Universitas PGRI NTT dan melaksanakan wisuda pada 263 orang mahasiswa.

Padahal, lanjut Jacky, berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikkti bahwa telah dilakukan pencabutan ijin pendirian dan pembukaan program studi pada Universitas PGRI NTT di kota kupang dengan nomor 208/M/KPT/2017 pada tanggal 31 Mei 2017, sehingga berimplikasi pada status Universitas PGRI menjadi tidak legal.

“Dengan modus operandi yang dilakukan oleh HD dengan mengatasnamakan diri sebagai ketua pembina, selanjutnya tersangka melantik rektor, wakil rektor, dekan serta membuat kesepakatan, maka setelah itu tersangka mengumumkan bahwa pendaftaran wisuda dapat dilaksanakan dengan memungit biaya Rp 4.5 Juta untuk tiap mahasiswa,” urainya.

Setelah ditutup oleh Kemenristekditi dengan pencabutan ijin Universitas PGRI NTT, tersangka masih mewisuda mahasiswa dalam 5 tahapan/periode dengan total mencapai 263 orang. Pada periode bulan Oktober 2017, bertempat di Hotel Aston, tersangka telah mewisuda 185 wisudawan. Selanjutnya pada periode bulan November 2017 di Hotel Aston, tersangka kembali mewisudakan 64 wisudawan. Selanjutnya pada periode Desember 2017 tersangka mewisuda 3 wisudawan di Hotel Olive, pada April mewisuda 5 wisudawan di Restoran Phoenix dan terakhir pada tanggal 31 Mei 2017 mewisuda  4 wisudawan di Restoran Phoenix Kupang.  

Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa surat keputusan pengangkatan rektor, ijazah sasarjana dan transkrip nilai, fotokopi ijazah, surat keterangan, penghargaan strata 1, biodata lulusan Universitas PGRI, surat pendaftaran wisuda, daftar alumni Universitas PGRI NTT, slip setoran bank BRI, bukti  pendaftaran wisuda dan stempel rektor dan dekan panitia wisuda yang dilegalisir.

Dari rangkaian tindakan tersebut maka tersangka diduga melanggar pasal 67 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

“Untuk status mahasiswa yang telah diwisuda, karena pada penyelenggaraannya dinyatakan tidak sah, maka dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Universitas PGRI pasca keputusan pencabutan ijin oleh Kemenristekdikti juga menjadi tidak sah,” pungkasnya. (*)

 
 

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved