Wah! Pengurus Dewan Pengarah BPIP Bentukkan Presiden Jokowi Bergaji Ratusan Juta Rupiah, Luar Biasa

POS-KUPANG.COM -  Wah! Pengurus Dewan Pengarah BPIP Bentukkan Presiden Jokowi Bergaji Ratusan Juta Rupiah, Luar Biasa

Sekretariat Negara mengumumkan gaji untuk pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Di situs resmi Sekretariat Negara tercantum bahwa gaji mereka diatur berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Baca: Memilukan Tapi Elegan, Kata-Kata Lady Diana kepada Camilla, Wanita yang Rebut Pangeran Charles

Baca: Tega! Tak Cinta Tapi Pangeran Charles Tetap Menikahi Lady Diana, Kenapa?

Baca: Benarkah Prince Hary dan Meghan Saling Mencintai? 5 Bahasa Tubuh Mereka Ungkap Rahasia Itu

Baca: Intip Kediaman Pangeran Charles, William dan Harry di Kediaman Keluarga Kerajaan Inggris

PP Nomor 42/2018 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018.

Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Dewan BPIP menjadi pemilik gaji terbesar, yakni Rp 112.548.000.

Selain itu, Ketua Dewan Pengarah dkk juga mendapatkan fasilitas yang diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas.

Untuk Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kepala BPIP diberikan fasilitas setingkat menteri. Fasilitas diberikan berjenjang sesuai jabatannya.

"Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2,3 dan 4 dibebankan pada anggaran dan belanja negara," demikian bunyi Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2018.

Terkait hal tersebut Politikus PKS Mardani Ali Sera menyayangkan diberikannya gaji besar untuk para pejabat di BPIP.

Baca: Kekuatan Mimpi Ibu, Arahkan Polisi Ungkap Bukti yang Mengarah ke Terduga Pembunuh Grace

Baca: KISAH PILU, Orangtuanya Meninggal, Dua Kakak Adik Tidur di Tikar Robek Ukuran 2x1 Meter Tanpa Bantal

Baca: Ngeri! Jaksa yang Anaknya Diduga Diculik Itu Sering Mendapat Ancaman Dibunuh

Kata Mardani semestinya pemerintah prihatin di saat kondisi negara seperti sekarang ini dimana nilai tukar rupiah melemah dan perekonomian sedang lesu.

Dibandingkan gaji Presiden Joko Widodo, penghasilan para pejabat BPIP ini tergolong tinggi.

Bandingkan saja untuk gaji Presiden hanya sebesar Rp 62.740.030. Sementara untuk gaji Wakil Presiden hanya Rp 42.160.000.

"Kian jelas pemerintah tidak punya hati bagi rakyatnya. Memalukan. Jika terus seperti ini maka #2019GantiPresiden," tutur Mardani dalam pesan singkatnya.

Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000

Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000

Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000

Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000

Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000

Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Baca: Bocah Ini Sahur Hanya Makan Nasi, Garam dan Air Putih, Jangan Hanya Sedih, Cari dan Bantu Dia

Baca: Meski Bertangan Buntung, Pemulung Ini Mampu Membiayai Kuliah Adik dan Istrinya

Baca: KISAH PILU, Orangtuanya Meninggal, Dua Kakak Adik Tidur di Tikar Robek Ukuran 2x1 Meter Tanpa Bantal

Berikut nama Anggota Dewan Pengarah yang digaji Rp 100 juta lebih:

1. Try Sutrisno
Tru Sutrisno adalah Wapres ke-6 periode1993-1998. Sebelum diangkat jadi Wapres, ia merupakan Panglima ABRI.

2. Ahmad Syafii Maarif
Syafii Maarif merupakan Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005. Ia kini aktif di berbagai kegiatan keagamaan.

3. Said Aqil Siradj
Saat ini Aqil merupakan Ketua UmumPBNU.

4. Ma'ruf Amin
Ma'ruf saat ini menjadi Ketua Umum MUI. Sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Penasihat Presiden 2007-2014. Selain menjabat Ketum MUI, ia juga menjabat Rais Aam PBNU.

5. Mahfud MD
Mahfud MD merupakan Ketua MK 2008-2013. Selepas menjadi Ketua MK, ia sempat jadi timses Prabowo-Hatta.

6. Sudhamek
Namanya dikenal sebagai pelaku bisnis yang handal. Ia membesarkan GarudaFood Group. Saat ini ia menjabat juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)

Baca: Bandelnya Pangeran Harry di Masa Lalu, Bikin Pusing Pihak Kerajaan Loh

Baca: Kurang Puas Saat Bercinta? 4 Hal Ini Mungkin Jadi Salah Satu Penyebabnya!

Baca: Hormati Pasanganmu Jika Dia Enggan Bercinta Denganmu, Ketahui 5 Alasannya dan Atasilah

Baca: 5 Hal Sederhana ini Ternyata Punya Pengaruh Besar Buat Kehidupan Bercintamu, Apa Saja ya?

7. Andreas Anangguru Yewangoe
Ia merupakan seorang pendeta, dosen dan teolog Kristen Protestan.

8. Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Ia di BPIP menjabat Sekretaris. Selain sebagai tokoh Bali, ia juga tokoh Hindu.
MAKI Siapkan Gugatan

Ketua MAKI, Boyamin Saiman mengaku heran dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menggaji para pejabat BPIP bahkan hingga ratusan juta Rupiah. Boyamin meyakini sebenarnya para pejabat BPIP itu ogah digaji karena niatnya sudah tulus dan mengabdi demi negara serta bangsa.

"Kami yakin para pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut," ujar Boyamin.

Adanya gaji yang jumlahnya besar tersebut bahkan melebih gaji presiden lanjut Boiman justru memperjelek keberadaan BPIP.

Untuk sekelas Dewan Pengarah, cukup diberikan fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi bila kunjungan ke daerah.

Baca: 4 Hal Ini Jadi Sebab Hubungan Intim Kita dengan Pasangan Tidak Maksimal, Yuk Kepoin

Baca: Sering Bertengkar Dengan Pasanganmu, Justru Lebih Baik Buat Hubungan Kalian, Ini Alasannya

Baca: Mimpi Bercinta dengan Pacar, Bos, Selingkuhan, Mantan, Orang Asing, Teman Kerja, Punya Artinya Loh

Adapun untuk pejabat fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji karena menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, tapi tetap dengan pertimbangan matang.

"Kami yakin beliau-beliau hanya untuk mengabdi kepada negara. Jadi mohon jangan dibuat seakan-akan beliau-beliau punya pamrih gaji," kata Boyamin.

Karena itulah MAKI berencana melakukan gugatan hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung (MA).

"Kamis (31/5) besok akan kami masukan gugatan ke MA untuk mencabut Perpres Nomor 42/2018 itu," kata Boyamin. (*)