Hakim Tolak Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia, GP Ansor Imbau Rangkul Mereka, Jangan Dimusuhi

Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) ditolak PTUN Jakarta, Senin (7/5/2018). GP Ansor meminta masyarakat untuk merangkul anggota HTI.

Hakim Tolak Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia, GP Ansor Imbau Rangkul Mereka, Jangan Dimusuhi
TRIBUN JABAR / GANI KURNIAWAN
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalanq Diponegoro, Kota Bandung, Senin (22/5/2017). Dalam aksinya itu, mereka menyatakan sikap menuntut pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama, aktivis Islam, dan gerakan dakwah Islam, serta menolak rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas Islam lainnya. 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) ditolak PTUN Jakarta, Senin (7/5/2018). Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) meminta masyarakat untuk merangkul anggota HTI.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengimbau seluruh masyarakat tidak memusuhi mantan anggota HTI.

"Jangan dimusuhi, enggak boleh. Saya meminta seluruh anggota Ansor dan Banser untuk merangkul mereka, kembali ke Ibu Pertiwi, bersama-sama NKRI tegak berdiri, membangun negara tercinta ini," ujar Yaqut dalam keterangan resminya, Senin (7/5/2018).

Yaqut menyampaikan itu menyikapi putusan PTUN Jakarta menolak gugatan HTI terkait pembubaran ormasnya oleh pemerintah.

Yaqut berpendapat, mantan anggota HTI juga saudara sebangsa dan seiman, sehingga mereka tidak perlu dimusuhi atau dikucilkan.

"Terhadap yang berbeda keyakinan saja kita menghormati, menjalin silaturahim yang baik, apalagi ini saudara sesama Muslim. Wajib hukumnya," ujar Yaqut.

Pria yang biasa disapa Gus Yaqut ini juga mengimbau agar anggota Ansor dan Banser bisa memberikan penjelasan komprehensif kepada masyarakat bahwa HTI telah dibubarkan.

Ia juga meminta masyarakat tak terprovokasi atas upaya-upaya yang memancing konflik dari putusan ini.

Yaqut juga mengapresiasi putusan PTUN tersebut yang menguatkan SK Menkumham tentang Pembubaran HTI.

Selain itu, bukti-bukti bahwa HTI telah melanggar undang-undang telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan.

Halaman
12
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved