Dinsos Kota Kupang Serahkan Data Orang Miskin ke Dinas Kesehatan
Dinas Sosial ( Dinsos) kota Kupang telah menyerahkan data verifikasi keluarga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS ke Dinas Kesehatan.
Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: OMDSMY Novemy Leo
lihat foto
Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Yeni Rachmawati
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Sosial ( Dinsos) kota Kupang telah menyerahkan data verifikasi keluarga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS ke Dinas Kesehatan.
karena data calon keluarga miskin telah selesai diverifikasi.
Kepala Dinas Sosial kota Kupang, Felisberto Amaral, mengatakan, data tersebut diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota dan BPJS, yang dimana kewenangannya ada pada Dinas Kesehatan.
Baca: Saat Membantu Persalinan, Bidan Cantik Ini Mengaku Telah Berselingkuh dengan Suami Perempuan Itu
Baca: Inilah Macam-macam Tipe Perselingkuhan, Sadar Tidak sadar Kamu Juga Melakukannya
Baca: Heboh! di Kepala Remaja Ini Bersarang Ratusan Hewan Menjijikan Ini
Baca: Heboh! Kakek Berusia 60 Tahun Ini Masukkan Kabel Telepon ke Organ Vitalnya, Ini Tujuannya
Ia mengatakan, total keluarga miskin PBI yang telah diverifikasi sebanyak 11 ribu lebih.
"Tugas kami hanya menyiapkan data, sedangkan pelaksanaannya ada pada Dinas Kesehatan nantinya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Ari Wijana membenarkan hal tersebut.
Bahwa data verifikasi calon keluarga miskin PBI sudah diterima dengan jumlah 11 ribu lebih.
Namun, katanya, data verifikasi keluarga miskin PBI belum semuanya karena masih terdapat delapan kelurahan yang datanya belum masuk dari 51 kelurahan.
"Sehingga bagi kami jika ingin melakukan MoU sekarang tidak ada masalah, tapi kami berpikir agar MoU bisa dilakukan sekaligus sehingga tidak berulang-ulang melakukan MoU," tuturnya.
Diakuinya secara anggaran ada di Dinas Kesehatan, tapi secara aturan harus ada persetujuan TPAD, sehingga dinas akan kembalikan ke TPAD. Karena secara nomenklaturnya anggaran yang ada untuk kemitraan pelayanan kesehatan, bukan nomenklatur untuk pembayaran iuran
Baca: Sadis! Pengendara Mobil Menabrak 5 Pejalan kaki, Lalu Turun dan Menikam Mereka dengan Pisau
Baca: Sadis! TKW Asal Indonesia Ditemukan Membusuk Dalam Lemari di Malaysia
Baca: Setelah Tahu Fakta Ini, Masih Sanggupkah Kamu Menjalani LDR?
Baca: Saat Intim, 4 Hal ini Jadi Kekuatiran Pasangan, Apa Saja?
Oleh karena itu, berkaitan hal ini telah dikonsultasikan ke Sekda dan Wakil Walikota, agar pelaksanaannya MoU paling tepat pada HUT Kota Kupang pada tanggal 25 April 2018 nanti, sehingga proses pembayaran baru dapat dimulai pada bulan Mei 2018.
"Selain pelaksanaan MoU dilakukan pada HUT sembari menunggu data dari 8 kelurahan, kami juga menunggu hasil penyelesaian BPJS dan RS Siloam. Karena hasil yang kami ikut sudah rekredensial atau penilaian ulang untuk dilakukan kerjasama ulang, sehingga dengan begitu setelah MoU unit layanan semakin banyak bagi masyarakat sesuai rujukannya," ujarnya. (*)
