Waduh! Puluhan Nelayan Lamahala Nganggur Karena Alasan Ini

Ini penjelasan salah seorang anggota DPRD Flores Timur terkait dengan nasib nelayan tradisional

Waduh! Puluhan Nelayan Lamahala Nganggur Karena Alasan Ini
Pos Kupang/Feliks Janggu
Anggota DPRD Flotim, Saiful Sengaji 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Flotim, Saiful Sengaji pada rapat internal DPRD Flotim dan Sekwan Rabu (17/1/2018) menyampaikan keluhan akan nasib nelayan Flotim yang kapalnya ditertibkan Polair Polda NTT dan mabes Polri beberapa waktu lalu.

Para nelayan yang dikategorikan nelayan tradisional tersebut, kata Saiful, karena tidak mengantongi dokumen perijinan kapal.

Saiful mengatakan, penertiban dokumen perijinan oleh Polair Polda NTT dan Mabes Polri membuat para nelayan tradisional Flotim tidak bisa melaut.

Bayangkan enam kapal yang ditertibkan, jelas Saiful, jika setiap kapal ada 13 anak buah kapal, maka sebanyak 72 nelayan mengganggur.

Dampak lanjutan, kehidupan ekonomi keluarga tidak bisa dibiayai dan menimbulkan keresahan.

Untuk melindungi para nelayan tradisional di Flotim, Saiful mengusulkan, pada rapat internal itu agar merampungkan rancangan peraturan daerah perlindungan terhadap para nelayan tradisional.

Terpisah Kapolres Flotim AKBP Arri Vaviriyanto kepada Pos Kupang.com di ruang kerjanya Kamis (18/1/2018) mengungkapkan, ada tiga nelayan yang diproses Polair Polda NTT.

Satu nelayan berkasnya sudah P-21, satu tersangka wajib lapor dan satu tersangka lagi sementara ditahan di Polres Flotim.

Kapolres Arri mengungkapkan, kasus-kasus itu tidak ditangani Polres Flotim, melainkan Polda NTT.

Menurut Kapolres Arri, penertiban dokumen perijinan oleh Polda NTT dan juga oleh Mabes Polri, hendaknya menjadi dorongan untuk pemerintah daerah intensif lakukan sosialisasi.

Lebih baik lagi jika dinas teknis DKP Flotim bisa menjemput bola, mengecek dokumen-dokumen para nelayan yang akan segera habis masanya.

Karena mengurus dokumen itu agak lama, kata Kapolres Arri, maka bantuan dinas terkait akan memberikan kemudahan kepada nelayan.

"Kasus ini ditangani Polda NTT. Belum lagi patroli dari Mabes Polri. Kalau saya sendiri, Dinas perlu lebih banyak lagi lakukan sosialisasi," kata Kapolres Arri. (*)

Penulis: Felix Janggu
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved