Dana Pengamanan Pilkada di Manggarai Timur Rp 4 Miliar
Ini penjelasan pihak Pemkab Manggarai Timur terkait dengan dana pengamanan Pilkada di daerah itu
Penulis: Aris Ninu | Editor: Marsel Ali
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu
POS-KUPANG.COM | BORONG - Dana pengamanan pelaksanaan Pilkada Manggarai Timur (Matim) Tahun 2018 akhirnya disetujui Pemkab dan DPRD Manggarai.
Dana yang disetujui sebesar Rp 4 miliar dari usulan pengamanan Rp 7 M.
Dana tersebut diperuntukkan bagi biaya keamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Peruntukkan dana tersebut bagi institusi Kepolisian dan TNI.
Dengan demikian total dana pelaksanaan Pilkada 2018 di Matim menelan dana sebesar Rp 31,5 M.
Dana tersebut untuk KPUD Matim sebesar Rp 22 M, Panwaslu Matim Rp 5,5 M dan Pengamanan Rp 4 M.
Kepala Dinas PPKAD Matim, Boni Hasudungan, yang ditemui wartawan usai sidang paripurna penetapan APBD tahun 2018 di Kantor DPRD Matim, Jumat (22/12/2017) menjelaskan, anggaran Rp 4 M itu sudah termuat dalam Perda No 10 APBD Kabupaten Matim tahun 2018.
Anggaran sebesar Rp 4 miliar itu, diperuntukan bagi pihak Kepolisian sebesar Rp 3,5 miliar dan TNI sebesar Rp 500 juta. Usulan awalnya anggaran untuk keamanan Pilkada ini sebesar Rp 7 M.Akan tetapi bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT maka anggaran keamanan Pilkada Matim disetujui sebesar Rp 4 miliar. Anggaran keamanan untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, dialokasikan dari APBD Provinsi.
"Jadi, anggaran keamanan sudah disepakati bersama antar eksekutif dan DPRD. Ada usulan permohonan sebesar Rp 7 miliar. Tapi setelah kita hitung dengan anggaran keamanan dari Provinsi untuk Pilgub maka Matim alokasi sebesar Rp 4 miliar," kata Hasudungan.
Ia menegaskan, alokasi anggaran yang ada itu tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Nantinya alokasi dana tersebut dalam bentuk hibah melalui penandatangan Nota Penyerahan Hibah Daerah saat ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Total secara keseluruhan untuk biaya Pilkada tahun 2018 sebesar Rp 31,5 miliar. Dengan rincian, untuk KPUD sebesar Rp 22 Miliar, Panwaslu sebesar Rp 5,5 miliar dan untuk Kepolisian sebesar Rp 3,5 miliar serta TNI sebesar Rp 500 juta,"jelas Hasudungan.
Ia merincinkan, biaya pilkada sebesar Rp 31, 5 M ada sebesar Rp 5,9 miliar dianggarkan di tahun 2017 dan tahun 2018 Rp 25,5 miliar.
"Pada dasarnya dana yang ada untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2018 mendatang, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan diwilayah Kabupaten Matim.
Tentu harapanya, di Matim pelaksanaan Pilkada berlangsung aman,"ujar Hasudungan.(*)
