Lebu Raya Tekankan Koordinasi dalam Pembangunan PLTAL dan Jembatan Palmerah

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Gonsalu dan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah jangan sampai gagal.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA
BERSAMA GUBERNUR - Peserta diskusi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut dari Kementerian Maritim RI foto bersama Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dan para pejabat Dinas PUPR NTT, di Hotel Aston-Kupang, Jumat (22/12/2017). 

POS KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengatakan, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Gonsalu dan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah jangan sampai gagal. Sebab ia sudah berusaha mewujudkan mimpi tersebut sejak tahun 2015.

Lebu Raya menyampaikan hal ini pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Peran Teknologi dalam Kesiapan Regulasi dan Infrastruktur untuk mendukung Pilot Plan PLTAL di NTT, di Hotel Aston-Kupang, Jumat (22/12/2017).

Diskusi dihadiri Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, M.T dan pejabat Dinas PUPR NTT, Kadis Sosial NTT, Wilem Foni, serta Staf Ahli Menteri Kemaritiman Bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso, Asisten Deputi Kemaritiman Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Nani Hendiarti.

Lebu Raya menyarankan agar semua perencanaan dilakukan dengan koordinasi yang baik, karena rencana pembangunan listrik arus laut bersamaan dengan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah.

"Ini berkaitan dengan dua bidang, yakni Pekerjaan Umum untuk pembangunan Jembatan Pancasila dan Energi Sumber Daya Minerel untuk PLTAL juga dengan Kemenko Maritim. Jangan sampai saling lempar tanggung jawab dan pada akhirnya rencana ini gagal," kata Lebu Raya.

Asisten Deputi Kemaritiman Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nani Hendiarti mengatakan, diskusi ini dilatarbelakangi permasalahan pembangunan jembatan dan pembangkit listrik arus laut.

"Isu pertama yang menjadi fokus, yakni dengan melihat rasio elektrifikasi nasional mencapai 93 persen dan target Energi Baru Terbarukan (EBT) secara nasional sebesar 23 persen. Karena itu kita perlu diskusi soal energi listrik arus laut ini," kata Nani.

Menurut Nani, Menko Maritim RI meminta rencana pembangunan ini perlu didalami agar pilot projek ini berhasil. "Perlu juga diperhatikan soal rekomendasi dari sejumlah stakeholder. Arahan Pak Menko soal tinjauan teknologi PLTAL. Kita harus menjamin pilot projek, karena ini yang pertama dan menjadi sejarah penting di Indonesia," katanya.

Dikatakannya, dari Kemenko Maritim akan mengawal sehingga rencana tersebut dapat terwujud demi menjamin ketahanan energi secara baik dan efisen, serta menunjang ketersediaan energi.

Staf Ahli Menteri Kemaritiman Bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso, mengatakan, kebijakan dan strategi dalam pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia. "Karena ini merupakan peranan IPTEK, maka perlu ada kerja sama sehingga semua rencana terwujud," kata Sugeng. (yel)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved