Evaluasi Pelaksanaan APBD Flotim 2017, Realisasinya Cukup Rendah
Dalam rilis tersebut realisasi belanja langsung per OPD sebagian besar OPD belum memenuhi target.
Penulis: Felix Janggu | Editor: Agustinus Sape
lihat foto
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu
POS-KUPANG.COM|LARANTUKA - Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Flores Timur Apolonia Corebima, SE, M.Si merilis target dan realisasi belanja langsung dan pelaksanaan paket pekerjaan DAK Fisik setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Flotim Tahun Anggaran 2017.
Dalam rilis tersebut realisasi belanja langsung per OPD sebagian besar OPD belum memenuhi target.
Untuk realisasi belanja langsung, Dinas Pertanian Kabupaten Flotim baru merealisasikan belanja langsung per 30 November 2017 sebesar 37,79 persen dari target 77,50 persen.
Posisi kedua terendah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Flotim sebesar 43,22 dari target 91,20.
Baca: Bupati Lembata Minta Para Kepala Dinas Tidak Tunggu Perintah Baru Kerja
Lalu disusul Badan Keuangan Daerah (44,21) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian baru mencapai 46,66.
Dari 30 OPD yang ada, hanya satu OPD saja yang memenuhi target yakni Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yakni sebesar 87,68 dari target per 30 November 2017 sebesar 68,91 persen.
Rapor merah diraih Dinas Lingkungan Hidup Flotim untuk realisasi pelaksanaan paket pekerjaan di Flotim.
Dinas Lingkungan Hidup baru terealisasi sebesar 10,8 persen dari target 100 persen tuntas di 30 November 2017.
Baca: Pimpin Apel Akhir Tahun 2017 di Betun, Bupati Stef Minta Selesaikan Pekerjaan Ini
Disusul Badan Keuangan Daerah baru mencapai 24,1 persen dari target 98,7 persen per 30 November 2017.
Beberapa OPD memenuhi target realisasi yakni Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kepegawaian dan Kesbangpol Flotim.
Yang terakhir rapor terendah untuk realisasi pelaksanaan pekerjaan DAK Fisik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian baru mencapai 25 persen dari target 100 persen per 2017.
Hanya Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja yang terealisasi 100 persen.
