Ini Alasan Fraksi DPRD Sumba Timur Minta Pemerintah Angkat 443 Guru Honor Jadi PTT

Loporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU---Sejumlah fraksi di DPRD kabupaten Sumba Timur juga terus mendorong kepada pemerintah daerah Sumba Timur untuk menganggarkan dana untuk pengangkatan 443 orang guru honor komite yang sudah mengabdi selama sepuluh tahun keatas menjadi guru pegawai tidak tetap (PTT).

Penyampain tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam sidang nota Keuangan Atas Rancangan APBD kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2018, penjelasan awal bupati Sumba Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kabupaten Sumba Timur tentang pendirian perusahan daerah Sandelwood dan penjelasan pemerintah daerah atas rencana hibah barang milik daerah (BMD) atau aset pemerintah kabupaten Sumba Timur kepada yayasan sekolah swasta dan kepolisian Resort Sumba Timur pada masa sidang ketiga yang berlansung di ruang rapat Gedung DPRD setempat, Senin (27/11/2017).

Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum yang dibacakan Markus Halang mengatakan agar pemerintah tetap menganggarkan dana untuk penerimaan guru honor PTT pada tahun anggaran 2018 sebanyak 443 guru tersebut sebab mereka sudah mengabdi selama ini.

Fraksi PAN juga dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Huki Radandima mengatakan, dengan melihat dinamika dan perdebatan di masyarakat terkait pengangkatan sejumlah tenaga guru PTT dari guru honor komite sejumlah 443 orang tersebut fraksi PAN memberikan catatan agar pemerintah daerah mengambil langkah-langkah bijak dan juga memperhatikan ketersedian anggaran yang ada.

Terkait pengalokasian guru, fraksi PAN juga meminta agar memperhatikan pemerataan jangan hanya tertumpuk di sekolah-sekolah yang ada di Kota.

Selain itu perlu juga pengawasan ketat kepada guru-guru agar tidak meninggalkan sekolah dengan alasan yang tidak jelas yang dapat merugikan anak didik.

Fraksi NasDem juga mengharapkan dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan Lukas M. Kaborang, agar pemerintah daerah mencari solusi dan dana untuk mengangkat 443 orang guru honor tersebut menjadi tenaga guru PTT sebab mereka telah mengabdi selama sepuluh tahun dengan upah mereka yang selama ini sangat kecil bahakan ada yang hanya menerima per bulan Rp 50.000.

Sementara itu, bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora dalam sidang tanggapannya mengatakan, harapan fraksi agar pemerintah mewujudkan komitmen perekrutan 443 orang guru honorer komite sekolah yang telah mengabdi minimal sepuluh tahun keatas menjadi tenga kontrak daerah maka dijelaskan pada prisipnya pemerintah sepakat dengan fraksi. (*)