Tidak Ada Program 100 Hari Kerja Walikota Kupang
Ini penegasan Walikota Kupang terkait dengan program 100 hari kerja. Ternyata, ada banyak masalah di Kota ini
Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Marsel Ali
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati
POS-KUPANG. COM | KUPANG - Pemerintah Kota Kupang tidak memiliki 100 hari program kerja, hanya saja pemerintah terus bekerja untuk pembangunan kota Kupang yang lebih baik.
Demikian, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore ketika ditemui wartawan, di ruang kerjanya, Senin (27/11/2018).
Jefri mengatakan, untuk kota Kupang banyak sekali yang sudah dikerjakan dan ada juga yang belum dikerjakan, termasuk penataan kota.
Katanya, estetika Kota Kupang masih kurang dan saat ini telah diprogramkan pembangunan estetika kota mulai dari patung Tirosa.

"Karena kota Kupang ini salah satu ikon yang harus dibuat, salah satunya itu estetika,. Jadi ketika orang datang ke Kupang harus melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa ini kota. Selama inikan itu tidak ada, kota Kupang itu lampunya gelap, drainase tidak ada, taman kota tidak ada, penataan jalan juga amburadul. Jadi harus dibenahi itu semua," tuturnya.
Kata Jefri Pemkot sudah meminta ke DPRD untuk mengalokasikan Rp 30 miliar untuk menata kota. Tapi nominal itu tidak ada, Pemkot hanya mendapat Rp 10 miliar. Itu pun karena mendapatkan dana tambahan untuk jalan Rp 50 miliar.
"Tadinya mau ambil Rp 30 miliar untuk Taman Kota mulai dari Bundaran, Polda, Boni M tapi tidak bisa dipakai. Karena perbaikan jalan di kota Kupang banyak, " katanya.
Menurutnya, saat ini infrastruktur, jalan, air dan taman akan jalan bersama-sama. Sedangkan untuk air, Pemerintah sudah melakukan MoU hanya penandatangan kerja sama akan dilakukan sekitar minggu depan atau awal bulan Desember.
"Banyak yang kita kerjakan, hari ini saya sidak di beberapa tempat bukan mencari kesalahan tetapi memperbaiki pelayanan masyarakat. Seperti di Puskesmas alat tensi saja cuma satu, saya langsung minta Kepala Dinas follow-up itu," ujarnya.

Ia juga mengecek air di kali dendeng. Menurutnya kali itu rusak. Sama sekali tidak bisa diatur dan tidak hygenis, kemungkinan pencemaran e-coli karena ada warga di sana yang memelihara babi di pinggir sungai, itu pun harus benahi.
Selain itu ada endapan lumpur yang luar biasa banyak. Kemudian ada mesin untuk penyaring air tapi tidak jalan, namun air itu tetap dibagi.
"Itukan rusak namanya. Jadi banyak yang harus dikerjakan untuk membenahi kota ini. Kami akan melakukan rapat koordinasi. Persoalan utama kali dendeng punya Provinsi atau Kota? Katanya, belum ada PHO-nya. Jadi sudah sekian tahun kota tidak mau urus dan provinsi juga tidak mau urus. Kita akan koordinasikan ini, " tutupnya. (*)