Pemkab Belu Terapkan e-Planning, Cegah Program Dadakan

Untuk penerapan e-planning, telah disiapkan kamus usulan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Belu.

Pemkab Belu Terapkan e-Planning, Cegah Program Dadakan
POS KUPANG/EDY BAU
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu, Frans Manafe 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Edy Bau

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu menerapkan perencanaan elektronik (e-planning) untuk penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Belu tahun 2019.

Aplikasi e-planning membantu pemerintah, masyarakat, juga pihak-pihak yang punya kepentingan, dan semua stakeholder untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan dalam pembangunan.

Proses perencanaan dimaksud mulai dari Musrenbang desa, kelurahan, kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat kabupaten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Frans Manafe mengatakan hal ini saat ditemui di Atambua, Minggu (26/11/2017).

"Konsistensi perencanaannya juga akan dijaga sehingga tidak ada lagi istilahnya perencanaan atau kegiatan-kegiatan di tengah jalan atau program dadakan," ujarnya.

Dikatakan, untuk penerapan e-planning, pihaknya telah menyiapkan kamus usulan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Belu.

"Melalui kamus ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah. Dengan harapan, agar usulan ini bisa mengatasi semua persoalan, permasalahan yang selama ini mereka hadapi," jelasnya.

Dia menambahkan, yang terjadi selama ini, masyarakat masih lebih banyak mengusulkan kegiatan-kegiatan fisik.

Sedangkan melalui kamus usulan nanti, masyarakat akan mengusulkan kegiatan-kegiatan yang betul-betul untuk memenuhi kebutuhannya.

"Termasuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada pada masing-masing OPD di Kabupaten Belu," ujar Frans.

Terkait dengan e-planning yang akan diterapkan di tahun 2018, Frans mengaku sudah beraudiens dengan pimpinan DPRD Belu serta Ketua Komisi III DPRD Belu sebagai mitra untuk menyampaikan penggunaan e-planning ini.

Bahwa mulai tahun 2018 proses perencanaan sudah harus melalui forum-forum resmi sehingga mempermudah proses perencanaan untuk 2019.

"Mudah-mudahan penggunaan aplikasi e-planning dalam proses perencanaan ini akan berjalan baik dan bisa mengakomdir semua kebutuhan masyarakat sesuai denga skala prioritas dan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah," ujarnya.

Menurutnya, semua pemangku kepentingan di kabupaten belu sehingga bisa siap diri untuk melaksanaan proses perencanaan melalui mekanisme aplikasi e-planning.

Karena mekanisme e-planning ini sudah perintah undang-undang, pemerintah pusat untuk semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus melakukan proses perencanaan melalui aplikasi ini.(*)

Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved