Pengamat Militer: Peranan TNI di Papua Harus Digantikan Oleh Polri

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Intensitas acara penggalangan dukungan terhadap kelompok separatis di luar negeri ternyata meningkat bersamaan dengan kejadian aksi kelompok itu di Papua, baru-baru ini.

Analis militer Connie Rahakundini Bakrie, menyebut hal tersebut tidak bisa didiamkan.

Terhadap kampanye yang diakukan kelompok-kelompok di luar negeri pendukung separatisme Papua, pemerintah Indonesia Indonesia bisa melawannya antara lain dengan kampanye tandingan.

Semua pihak harus diberitahu fakta sebenarnya yang terjadi dan sudah semaju apa Papua saat ini.

"Kita tidak bisa stop itu, tapi kita bisa meng'counter' itu, harus. Nyatakanlah Papua itu provinsi (dengan anggaran dari pusat) termahal. Kurang apa Indonesia dengan Papua, hal-hal ini kan tidak diketahui dunia luar," terangnya.

Senjata yang kerap digunakan kelompok-kelompok di luar negeri pendukung separatisme Papua, adalah HAM.

Umumnya yang mereka sasar adalah aparat TNI. Untuk mengantisipasi agar upaya aparat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dijadikan bahan kampanye hitam mereka, maka peranan TNI di Papua harus digantikan oleh Polri.

"Karena yang namanya operasi ketertiban dan penegakan hukum (oleh Polisi), tidak ada yang boleh ikut campur," katanya.

"Jadi yang turun Polri saja, bahkan kemudian suatu hari, besoknya atau malamnya Kapolri telepon Panglima TNI minta bantuan, tetap saja yang maju Polri," terangnya. (*)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul: Kurang Apa Indonesia dengan Papua...