Kemenperin Tetapkan Belu Sebagai Sentra Pengembangan Industri Meubeler

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Bau

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Berdasarkan hasil analisis Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, Belu sangat cocok sebagai daerah pengembangan industri sentra IKM khususnya meubeler.

Karena itu, Kabupaten Belu ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengembangan Industri sentra industri kecil dan menengah (IKM) se-Nusa Tenggara (Nusra).

Demikian, Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Belu, Yermias Kali Taek usai mengikuti rapat bersama tim dari Kemenperindag di Hotel Nusantara II Atambua, Kamis (9/11/2017).

Dikatakannya, penetapan Belu sebagai sentra pengembagan IKM merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, karena dengan menjadikan Belu sebagai pusat pengembangan industri khususnya meubeler, sudah sejalan dengan potensi daerah, selain itu hasil meubeler di belu juga banyak di kirim ke Timor Leste.

Menurutnya, hasil industri khusus meubeler selama ini sangat diminati oleh masyarakat Timor Leste, terdapat banyak pesanan yang diminta dari TL.

"Sehingga dengan menjadikan Belu sebagai pusat pengembangan Industri khusus meubeler, tentunya hasil dari produk -yang dihasilkan semakin baik dan mampu bersaing di dunia luar," katanya.

Untuk itu, lanjut Kali Taek, melalui forum diskusi yang melibatkan mitra IKM, para pengusaha dan perusahaan daerah serta instansi terkait bersama Kementrian Perindustrian nantinya dapat menghasilkan strategi penyusunan pola pengembangan sentra IKM guna menjawab kebutuhan potensi lokal di Belu.

Kepala Seksi Perencanaan Sentra IKM di wilayah Jawa, Bali dan Nusra, Kemenperin, Muhammad Irfan Patelah mengatakan, perkembangan industri meubeler di Belu sangat pesat dan menjanjikan, sehingga potensi ini sangat layak untuk di kembangkan, dengan menjadikan Belu sebagai pusat sentra industri khusus meubeler di Nusa Tenggara.

Terikat pengembangan Pusat sentra IKM khusus meubeler, kata Irfan, hal yang perlu diperhatikan, menyangkut lahan minimal luas lahan mencapai setengah hektar dan harus menjadi milik pemerintah daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, yang mana kawasan tersebut menjadi lokasi pengembangan sentra IKM.

Kementerian Perindustrian, kata Irfan, akan segera menerbitkan dokumen perencanaan yang dibuatkan oleh konsultan.

Dokumen ini menjadi pola pengembangannya yang diyakini pada 2018 segera diikuti dengan penerbitan Detail Engineering Desain.

"Untuk pembangunan, biayanya diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 3 miliar. Sumbernya dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Perindustrian," pungkasnya. (*)