Lembata Kembangkan 2.000 Hektare Kedelai
Kedelai punya peluang ekonomi sangat besar. Tapi sampai sekarang masyarakat belum terpanggil untuk membudidayakannya.
Penulis: Frans Krowin | Editor: Bebet I Hidayat
Laporan reporter pos-kupang.com : Frans Krowin
POS-KUPANG.COM | LEMBATA - Pemerintah Kabupaten Lembata akan mengembangkan 2.000 hektare kedelai pada lahan pertanian di daerah itu. Benih untuk tanaman tersebut didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Kanis Tuaq, pada Bimbingan Teknis Tanaman Kedelai di BPP Kecamatan Nubatukan, Rabu (18/10/2017).
Kanis mengatakan itu setelah Kepala BBPP Kupang, Awang Warya menguraikan sekilas tentang tanaman kedelai dan peluang pasar yang ada saat ini.
Kanis menyebutkan, kedelai punya peluang ekonomi sangat besar. Tapi sampai sekarang masyarakat belum terpanggil untuk membudidayakannya. Padahal harga kedelai saat ini cukup tinggi, mencapai Rp 9.000-Rp 10.000 per kilogram.
Baca: Kepala BBPP Kupang Dr. Adang Warya Buka Pelatihan Kedelai di Nubatukan Lembata
Terhadap peluang ekonomi tersebut, Kanis mengatakan, dalam tahun 2017 ini, pihaknya akan mengembangkan tanaman itu pada lahan seluas 2.000-an hektar.
Luasnya lahan tersebut, lanjut Kanis, tersebar di seluruh kecamatan.
Kanis menyebutkan, kondisi alam Lembata sangat cocok untuk jenis tanaman tersebut. Karena itu, pihaknya melalui para petugas penyuluh pertanian (PPL) akan bekerja sekuat tenaga untuk menyiapkan lahan guna ditanami benih kacang kedelai.
Baca: Ini Luas Lahan Kedelai untuk NTT yang Dialokasi oleh Kementerian Pertanian
Dia menyebutkan, budidaya tanaman kedelai bukan baru di Kabupaten Lembata. Hampir setiap tahun para petani menanami benih tanaman kedelai
Hanya masalahnya, petani mengeluhkan pemasarannya. Sebab setelah kedelai dipanen komoditi itu tidak bisa dijual.
Tapi sekarang, lanjut Kanis, pemerintah sudah punya program untuk membeli semua hasil pertanian dari masyarakat. Jadi petani tak perlu lagi khawatir akan sulitnya menjual komoditi hasil pertanian tersebut.
"Nanti pemerintah akan membeli hasil pertanian untuk selanjutnya dijual kepada pihak yang membutuhkan," ujar Kanis. (kro)
