Buni Yani Dituntut Dua Tahun Penjara dengan Perintah Penahanan

Sebelum membacakan tuntutan, JPU membacakan ulasan keterangan saksi yang telah bersaksi di pengadilan.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (7/11/2016). Buni Yani membantah telah melakukan pengeditan video serta menyayangkan komentar dari pihak kepolisian yang menyebutkan dirinya berpotensi menjadi tersangka meskipun belum pernah diperiksa. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

POS KUPANG.COM, BANDUNG | - Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani dituntut dua tahun penjara dengan perintah penahanan.

Tuntutan dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang tuntutan, Selasa (3/10/2017).

Sebelum membacakan tuntutan, JPU membacakan ulasan keterangan saksi yang telah bersaksi di pengadilan.

JPU membacakan ulasan seluruh saksi dan ahli, baik yang didatangkan JPU ataupun yang didatangkan penasihat hukum Buni Yani.

Dalam ulasannya, JPU menyebut Buni Yani menghilangkan kata 'pakai' dan penambahan beberapa kata pada caption-nya.

Buni Yani tiba di lokasi sidang, Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, bersama penasihat hukum dan beberapa anggota ormas, Selasa (3/10/2017).

JPU juga menyebut, beberapa saksi yang dihadirkannya sempat berkomentar dan mengingatkan Buni Yani akan postingannya tersebut.

Menurut JPU, beberapa saksi pendengar permintaan maaf postingan terdakwa di facebook saat acara Indonesia Lawyers Club di sebuah stasiun televisi swasta.

Sidang tuntutan Buni Yani dimulai pada pukul 10.19 WIB.

Sebelumnya, Buni Yani diseret ke meja hijau setelah unggahan potongan video Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu dilaporkan oleh Komunitas Advokat Ahok-Djarot.

Postingan tersebut dianggap pelapor sebagai postingan yang bersifat provokatif.

Buni Yani didakwa pasal 28 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Theofilus Richard)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved