Ketegangan Agama Merebak Pasca Penutupan Madrasah

POS KUPANG.COM - Chit Tin, pria Muslim berusia 55 tahun, telah beribadah di madrasah yang sama di Yangon timur sepanjang hidupnya, sebagian besar di bawah junta yang menekan oposisi, menghancurkan ekonomi Myanmar dan mengubahnya menjadi negara pariah internasional

Tapi bahkan saat ayah dari empat anak itu menderita kemiskinan dan isolasi, sekolah agama Islam, yang berfungsi ganda sebagai masjid, itu tetap menjadi tempat penting komunitasnya - sampai bulan yang lalu, ketika kelompok nasionalis Buddha menggerebek dan memaksa pihak berwenang untuk menutupnya dengan alasan tidak memiliki izin untuk beroperasi sebagai tempat ibadah.

Saat Ramadhan, bulan suci umat Islam, dimulai sekitar tiga pekan lalu, ratusan warga menerjang hujan musim hujan untuk bergabung dengan ibadah bersama di suatu jalan di dekatnya.

Pemerintah setempat melarang acara tersebut dan mengancam mereka yang hadir dipenjara.

"Saya merasa sangat sedih, seolah langit telah runtuh," kata Chit Tin, salah satu dari sedikit umat Islam dari lingkungan sekitar yang setuju untuk berbicara dengan Reuters. Kebanyakan warga menolak untuk membicarakan pembatasan, mengatakan bahwa mereka takut akan dampaknya.

Salah satu anggota komunitas pemuda, Moe Zaw, sekarang terancam denda atau enam bulan penjara karena tidak mendapatkan izin untuk menyelenggarakan acara ibadah itu, sesuai dengan pemberitahuan yang dia terima dari pengadilan

Penutupan sekolah agama termasuk di antara rangkaian insiden yang memicu ketegangan agama di ibu kota komersial negara tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Meskipun beberapa kelompok garis keras Buddha yang terlibat ditangkap, pemantau hak asasi manusia mengatakan kejadian tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang telah berumur 14 bulan berjuang untuk mengatasi diskriminasi terhadap umat Islam.

Partai berkuasa Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak melibatkan kandidat muslim manapun pada pemilihan umum 2015 yang bersejarah yang mengangkatnya ke kekuasaan atas janji modernisasi negara dan demokratisasi.

Ketegangan antara kedua komunitas itu telah muncul sejak tewasnya sejumlah orang dan puluhan ribu orang mengungsi dalam bentrokan antara umat Buddha dan umat Islam yang menyertai permulaan transisi demokrasi negara itu pada tahun 2012 dan 2013.

"Masjid dan madrasah yang telah ditutup paksa harus segera dibuka kembali, dan penganut agama harus tidak terancam atau dikenakan tuduhan kriminal hanya karena menjalankan hak fundamental mereka untuk mengikuti dan mempraktekkan agama mereka, " kata Phil Robertson dari pemantau kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch.

Pemerintah lokal menolak permintaan komentar berulang kali. Juru bicara pemerintah Myanmar tidak bersedia memberikan komentar, dan dua pejabat pemerintah lainnya yang dihubungi oleh Reuters juga menolak untuk berkomentar.

Tak Ada Jawaban

Madrasah itu, yang dibuka hampir setengah abad yang lalu, biasanya menarik sekitar 1.000 orang pada Jumat malam. Sekitar 300 anak-anak berusia antara lima dan 12 tahun belajar Islam di sana setiap harinya.

Bangunan dua lantai itu sekarang ditutup oleh kawat berduri dan gerbang terkunci.