Dinas Pariwisata NTT Sambut Positif Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata

POS KUPANG.COM, KUPANG-Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Marius Ardu Jelamu, M.Si, menyambut positif akreditasi di bidang pariwisata yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.

Kini NTT menjadi salah satu destinasi wisata internasional dengan menjadikan Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Tuhan telah memberikan keindahan alam dan keunikan budaya di NTT sehingga mulai banyak turis domestik dan mancanegara yang berwisata ke NTT.

Perkembangan industri pariwisata di NTT cukup potensial dan semakin berkembang mengingat secara alami memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan keunikan budaya dan sebagainya. Semua potensi itu menjadi modal dalam industri pariwisata di NTT dan kelestariannya masih tetap terjaga.

"Harus diakui bahwa kelemahan dari industri pariwisata adalah bersifat massif dan massal melibatkan banyak orang, jadi harus ada sinergitas dari segenap komponen dan stakeholder. Dari perkembangan industri pariwisata yang semakin pesat tersebutlah menimbulkan persaingan antara pihak pelaku usaha pariwisata, sehingga diperlukan regulasi yang dapat menengahi persaingan tersebut, yakni Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata," ujar Marius di Kupang, belum lama ini.

Namun untuk menerapkan LSU Pariwisata, diakui Marius, BSN perlu terlebih dahulu menggelar workshop di Kupang, bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan skema akreditasi pariwisata sekaligus melakukan sosialisasi. Dihadiri pelaku usaha pariwisata di NTT, Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata serta Dinas Pariwisata kabupaten/kota di NTT.

Marius menyebut tantangan dan perkembangan regional serta internasional terkait akreditasi dan sertifikasi lembaga sertifikasi usaha pariwisata merupakan kebutuhan pokok karena mampu mendapat jaminan kepastian yang di dalamnya telah dilakukan sertifikasi, testing, inspeksi dan akreditasi.

"Saat ini daya saing Indonesia di bidang pariwisata masih sangat rendah disebabkan karena payung hukum regulasi belum optimal, masih belum terintegrasinya pengelolaan di level nasional dan daerah, tidak adanya standar layanan jasa pelaku usaha, rendahnya kompetensi sumberdaya pelaku usaha dan kurangnya pengawasan dan pembinaan," ungkap Marius.

Para pelaku usaha pariwisata di NTT juga menyambut positif akreditasi dan sertifikasi usaha pariwisata. "Bagaimana skema akreditasi dan sertifikasi itu, perlu disosialisasikan sehingga kami dapat mengetahui sekaligus memahami segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipersyaratkan dalam skema tersebut," ujar Messakh Toy, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTT, belum lama ini.

Menurutnya, pada tahun 2019 mendatang, pemasukan negara dari pariwisata akan mengalahkan dari migas. "Untuk mendukung target itu, diperlukan komitmen profesionalisme kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan sertifikasi," jelasnya.  (benny dasman)