Alumni Cipayung Tegaskan Kebhinekaan Saat Bertemu Presiden Jokowi
Keberadaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kemajemukan yang selama ini sudah tertanam dalam
lihat foto
POS KUPANG.COM, JAKARTA - Alumni Kelompok Cipayung menegaskan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersendikan pada konsensus final benegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Keberadaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kemajemukan yang selama ini sudah tertanam dalam kehidupan dan budaya masyarakat. "Kebhinekaan Indonesia tidak bisa terelakkan. Jangan sampai ada yang merasa sebagai anak kos di NKRI ini. Kami melihat ada upaya yang seakan-akan mau mengingkari kemajemukan tersebut," kata Ketua Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Hermawi Taslim ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Baca: Ketua Forkoma Sambut Baik Penetapan PMKRI Sebagai OKP Berprestasi Tingkat Nasional
Pertemuan yang digelar Alumni Kelompok Cipayung tersebut dihadiri beberapa tokoh dari masing-masing organisasi alumni seperti Keluarga Alumni HMI (KAHMI) yang Mahfud MD dan Akbar Tanjung. Dari Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) diwakili Ahmad Basarah, Ugik Kurniadi, Theo Sambuaga dan Eros Dajrot.
Akhmad Muquwam dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII), dan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) yang diwakili Bernard Nainggonal dan Edward Tanari.
Baca: Taslim Mendesak Aparat Intelijen Lebih Serius Menelisik Gerakan Sel-sel Terorisme di Sumut
Kelompok Cipayung merupakan gabungan dari organisasi HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan GMKI yang dicetuskan pada 22 Januari 1972 dengan komitmen mewujudkan 'Indonesia yang Kita Cita-citakan'.
Penegasan soal kebhinekaan, kata Taslim, karena seluruh elemen bangsa terusik oleh ulah segelintir orang yang tidak memahami perjalanan bangsa Indonesia. Padahal, Bhineka Tunggal Ika merupakan satu dari konsensus final dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara selain Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
"Berangkat dari kondisi kekinian yang meresahkan tersebut maka Alumni Kelompok Cipayung tergerak untuk menguatkan pemerintah bahwa negara dan seluruh elemen bangsa tidak boleh terkotak-kotak dan kalah karena ulah segelintir orang," ujar Taslim.
Baca: Taslim: Seharusnya Beri Apresiasi untuk Haris Bukan Malah Dilaporkan
Pada kesempatan itu, Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah mengatakan, kebijakan pemerintah akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan langkah konkret dalam memantapkan kembali konsensus bernegara.
Almuni Kelompok Cipayung, kata dia, mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan, Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
Basarah juga menegaskan, fenomena belakangan ini tidak hanya dapat mengoyak sendi-sendi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, berpotensi menimbulkan degredasi sosial yang kontra-produktif bagi pemantapan integrasi sosial politik sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional. (*)
