Anggota DPRD Malaka Absen Hadiri Musrembang di Kecamatan Malaka Tengah

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG.COM, BETUN -- Anggota DPRD Malaka absen menghadiri musrembang tingkat Kecamatan Malaka Tengah, Selasa (7/2/2017) di aula kantor kecamatan.

Padahal, pihak kecamatan telah mengirimkan undangan untuk para anggota dewan yang mewakili dapil malaka tengah.

Hal ini diungkapkan Camat Malaka Tengah, Eduardus Atok saat ditemui pos kupang, Rabu (8/2/2017) di ruang kerjanya.

Dirinya mengaku kecewa atas sikap anggota DPRD yang terhormat tersebut. Padahal kehadiri anggota DPRD sangat diharapkan dalam acara musrembang kecamatan.

" Saya sudah undang semua anggota DPRD dari dapil kecamatan malaka tengah tetapi tidak ada yang hadir. Ada yang sudah hubungi saya bilangnya datang sedikit terlambat namun tidak hadir sampai acara musrembang selesai. Padahal kehadiran para anggota DPRD sangat diharapkan untuk memberikan masukkan terkait usulan yang akan diajukkan ke musrembang tingkat kabupaten. Selain itu, masyarakat malaka tengah juga ingin menitipkan 5 usulan program yang diajukkan agar dikawal oleh anggota DPRD dapil malaka tengah," ungkap Atok.

Terkait hasil musrembang, dikatakan Atok, ada lima program usulan yang diajukkan ke tingkat kabupaten.

Usulan tersebut antara lain, pembangunan rumah layak huni, pembangunan pustu di desa kakaniuk, pembangunan ruang kelas baru di 7 sekolah tingkat SMP dan SMA, pembangunan ruas jalan di desa kabupaten di Desa Barene, Kateri, Kakaniuk, arada, Naimana, Failuka dan Harekakae serta pengadaan peralatan pertanian seperti handtraktor dan obat-obatan.

Selain itu, dalam musrembang tersebut juga disepakati terkait perwakilan dari malaka tengah yang akan menjadi utusan untuk mengikuti musrembang di tingkat kabupaten.

" Lima program yang kita usulan tersebut mewakil bidang kesehatan, perekonomian, pembangunan dan pendidikan. Ini merupakan program usulan yang kita saring berdasarkan prioritas dari usulan musrembang tingkat desa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Atok juga membicarakan terkait penerapan aplikasi IT di desa-desa di kecamatan malaka tengah. Dirinya telah membangun komunikasi dengan pihak universitas widiagama untuk membuat aplikasi software untuk pendataan penduduk, kepemilikan tanah dan pertanggungjawaban dana penggunaan dana desa.

" Para kepala desa rata-rata sudah menyatakan setuju terkait penerapan aplikasi ini. Nantinya lewat dana desa, setiap desa akan menganggarkan dana 50 juta untuk pembiayaan pelatihan, pembelian software tersebut dan juga satu unit laptop dan printer. Dalam waktu dekat jika tidak ada halaman maka kita akan melakukan penandatangan MoU," pungkas pria berkaca mata ini.*