Propinsi Dikhawatirkan Tidak Mampu Tangani SLTA
Mengambil alih SLTA sama halnya pemerintah propinsi mementahkan otonomi daerah. Hal ini juga akan berdampak buruk pada dunia pendidikan yang sudah ber
Penulis: John Taena | Editor: Alfred Dama
lihat foto
Laporan wartawan Pos Kupang, John Taena
POS KUPANG.COM, WAINGAPU -- Mengambil alih SLTA sama halnya pemerintah propinsi mementahkan otonomi daerah. Hal ini juga akan berdampak buruk pada dunia pendidikan yang sudah berjalan baik.
"Ini namanya otonomi setengah hati. Masa SMA ditarik ke propinsi, apa propinsi bisa biayai? Propinsi bisa kontrol sekolah-sekolah di daerah?" demikian Ketua Komisi C, DPR Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, kepada Pos Kupang.com, di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Waingapu, Rabu (18/1/2016).
Pihaknya khawatir, jangan sampai pada akhirnya beban itu akan dilemparkan ke daerah karena pemerintah propinsi tidak mampu mengawasi sekolah-sekaloh yang diambil alih. "Kira-kira nanti propinsi mampu tidak mengurus semua SLTA di daerah? Urus PLS saja bocor kiri kanan," katanya.
Ali Fadaq mengatakan, dunia pendidikan jangan sampai dipolitisir untuk kepentingan propinsi. Pihak pemeritah propinsi jangan sampai hanya mau mengejar dana pendidikan di tingkat SLTA.
Dikatakanya, "Kalau dana propinsi yang ambil alih, terus nanti dibebankan ke daerah yang mengawasi. Atau jangan sampai karena SLTA itu sudah punya hak pilih jadi propinsi ambil alih?"
Sumba Timur, kata Ali Fadaq, selama ini cukup serius memperhatikan dunia pendidikan di daerah itu. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 32 persen dari APBD setiap tahu.
"Kami punya perhatian cukup serius selama ini untuk pendidikan. Anggaran untuk penmdidikan itu 32 persen dari APBD setiap tahun," tandasnya.*
