Optimisme Menghapus Stigma Miskin

Oleh Apolonius Anas
Alumnus Pendidikan Bahasa Inggris Undana; Tinggal di Kefamenanu

POS KUPANG.COM - Sejak tanggal 4 Januari 2017, Pos Kupang berulang-ulang memuat berita dan opini tentang peringkat NTT sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Berita itu kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat NTT mulai dari pihak pemerintah, akademisi sampai masyarakat biasa.

Polemik pun bermunculan, baik yang pro maupun kontra terhadap data yang dirilis BPS itu. Kelompok masyarakat yang pro lebih menekankan pada manfaat data itu sebagai referensi akurat dan bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat untuk berubah dari keadaan yang ada. Sedangkan yang kontra lebih meragukan validitas indikator-indikator yang dipakai oleh BPS sehingga NTT dikategorikan provinsi termiskin.

Tak sedikit pula anggota masyarakat yang meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah lewat kritikan tajam dalam bentuk opini di media ini. Menghangatnya diskusi publik itu kemudian PK 5/1/2017 mengupas kembali hal tersebut pada rubrik "salam" untuk menjelaskan faktor penyebab NTT dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

Menempati posisi ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS memang sangat mengiris hati nurani siapapun yang mendiami tanah Flobamora. Sebab selama ini baik pemerintah pusat maupun daerah bersemangat menyalurkan dana yang sangat besar melalui program-program pembangunan.

Program-program itu hanya bertujuan mensejahterakan rakyat. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak proyek atau program pembangunan tidak mampu membebaskan rakyat dari keterpurukan ekonomi. Proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, embung, irigasi dan jenis proyek lainnya belum mampu menggenjot perekonomian dan mengubah keadaan masyarakat.

Merujuk pada data BPS tersebut, sebagai masyarakat Flobamora kita berkewajiban membebaskan provinsi ini dari stigma miskin sambil menyadarkan Pemerintah Provinsi NTT agar bergerak cepat memerangi kemiskinan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kegagalan-kegagalan pembangunan selama ini boleh jadi karena pemerintah berjalan pada kebijakannya sendiri tanpa menganalisa dengan cermat persoalan mendasar masyarakat.

Kemiskinan akan tetap menjadi stigma buruk dan menghantui tanah Flobamora jika pemimpin tidak mau bangun dan memiliki rasa sensitif terhadap keadaan hidup di tengah masyarakat dan masih berkutat pada ego sektoral. Oleh karena itu, peringkat ketiga termiskin harus menjadi cambuk bagi pemerintah dan masyarakat NTT untuk menemukan strategi baru dan tepat memberantas kemiskinan.

Tulisan ini berfokus pada satu persoalan pokok yang terabaikan atau luput dari pantauan siapapun karena kita terlena dalam hingar-bingar pembangunan fisik sehingga menyebabkan NTT terus diikat oleh rantai kemiskinan. Persoalan hakiki tersebut berhubungan dengan cara berpikir masyarakat NTT yang berbeda dengan daerah lain.

Menghapus mata rantai kemiskinan dalam konteks kehidupan masyarakat NTT yang sangat kompleks memang tidak mudah. Kompleksitas itu berhubungan dengan keadaan wilayah dan pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di antara tantangan itu, cara berpikirlah yang menjadi sandungan utama sehingga NTT masih dikategorikan provinsi miskin.

Misalnya sudah lama masyarakat NTT terbuai oleh pesta. Berpesta merupakan salah satu kebiasaan dan ciri khas masyarakat NTT yang terus menggurita dan menjadi obsesi sosial. Hanya di NTT sajalah budaya pesta menjadi sesuatu yang rutin, misalnya pesta wisuda, pesta sekolah, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta sambut baru dan masih banyak lagi pesta yang lain. Kebiasaan itu sudah membudaya karena dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada yang menyadarkannya. Berpesta boleh-boleh saja asalkan tidak memaksakan keadaan misalnya menjual tanah warisan dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan kemiskinan.

Kemiskinan pada sebagian masyarakat terjadi bukan karena faktor alam atau lambannya pemerataan pembangunan fisik pemerintah, tetapi lebih disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang keliru tentang hakekat hidupnya. Miskin pikiran sangatlah sulit untuk diubah.

Dalam hal kebutuhan akan pangan kita menyaksikan munculnya degradasi prioritas pangan dalam kebiasaan masyarakat NTT. Masyarakat yang dahulunya suka makan umbi-umbian, jagung, sorgum dan berbagai jenis pangan lokal lainnya sebagai pengganti beras perlahan-lahan mulai hilang bahkan kelompok masyarakat tertentu mulai menggantungkan hidupnya pada beras. Masyarakat menganggap bahwa mengonsumsi pangan lokal bukan sesuatu yang prioritas.

Sudah lama bahan pangan utama masyarakat NTT hanya mengandalkan beras. Bagi masyarakat NTT, mengonsumsi pangan lokal tidaklah cukup, maka harus ditambah dengan mengonsumsi nasi dari beras. Jika masyarakat NTT terbiasa mengonsumsi pisang rebus, ubi rebus, jagung, sorgum dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya, maka akan berdampak pada penghematan karena biaya membeli beras akan ditekan.

Hal ini bersesuaian dengan data yang ditemukan oleh BPS di lapangan bahwa membeli beras merupakan salah satu pengeluaran rutin di masyarakat. Pemikiran yang keliru tentang cara menjalani hidup seperti inilah yang kemudian menyebabkan NTT terus dikategorikan sebagai provinsi miskin.

Semangat optimisme agar keluar dari kondisi miskin harus menjadi pegangan bagi siapapun dengan merevolusi cara berpikir mulai dari pemerintah sampai masyarakat. Revolusi berpikir menjadi hal yang utama diperlukan. Walaupun program pembangunan membanjiri NTT seperti yang ada sekarang, tetapi kalau cara berpikir masyarakat tidak berubah, maka kemiskinan itu tetap ada. Faktor utama penyebab kemiskinan bukan karena kekurangan, tetapi lebih pada kerancuan berpikir yang membudaya dalam menjalani hidup.

Revolusi berpikir itu harus menjadi keharusan bagi semua elemen misalnya dari sisi pemerintah dilakukan dengan menerapkan nilai keadilan sosial dengan benar dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan dengan keadilan sosial, pemerintah harus membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam mengamalkan perilaku berkeadilan sosial.

Selama ini nuansa keadilan sosial sama sekali kurang nampak. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih menjadi batu sandungan dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemimpin masih berpikir untung rugi dan tebang pilih dalam pelayanan.

Daerah-daerah yang bukan merupakan basis dukungan dalam pesta demokrasi selalu dianaktirikan bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Keadaan ini diperparah lagi dengan adanya dendam politik dalam kancah pilkada yang terus mewabah dan menggerogoti pikiran masyarakat. Rakyat diracuni oleh pemahaman demokrasi yang keliru dan dangkal. Kerancuan berpikir seperti itu harus dilenyapkan dari tanah Flobamora.

Revolusi berpikir adalah pintu awal suatu transformasi kehidupan tanpa kekurangan. Dengan merevolusi pikiran, maka cara berpikir kita akan merdeka dalam betindak serta tumbuhnya komitmen dan kesadaran untuk berubah. Ketika seseorang mengalami perubahan pada pola pikir dan mengubah cara melihat realitas hidup, maka kemiskinan dalam bentuk apapun akan segera berlalu dari dirinya.

Revolusi berpikir tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, cukup bermodalkan pendidikan kesadaran nurani yang memang secara kodrat dimiliki manusia.

Revolusi berpikir pada tataran yang mudah dan sederhana adalah memaksimalkan keadaan atau potensi yang ada di sekitar tempat tinggal menjadi sesuatu yang bermanfaat demi menekan pengeluaran uang. Sesuatu yang sederhana itu misalnya menanam sayur, buah-buahan, bumbu-bumbu dan masih banyak lagi tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Menanam tanaman yang bermanfaat haruslah menjadi budaya agar tidak merasa kekurangan.

Selama ini masyarakat mengabaikan hal ini sehingga segala sesuatu harus dibeli. Uang yang sebenarnya untuk sesuatu yang tidak bisa diperoleh di rumah malah habis untuk memenuhi kebutuhan akan sayur-mayur. Pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat punya tanggung jawab yang cukup besar mengubah pola pikir masyarakat dengan melakukan bimbingan dan pengajaran yang disertai perbuatan yang konsisten, bukan sesuatu yang sensasional.

Tokoh agama misalnya harus menjadi contoh dalam tindakan atau perbuatan, tidak sekedar berkata-kata. Memberikan motivasi kepada masyarakat atau umat lewat perbuatan merupakan cara yang tepat mengatasi kemiskinan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin menyuruh rakyat menanam sayur di pekarangan rumah jika para pemimpin sendiri tidak mau melakukannya.

Oleh karena itu, revolusi pikiran harus menjadi fondasi dasar bagi semua masyarakat agar bisa keluar dari kemiskinan. Program pembangunan masyarakat bisa berjalan dengan baik jika masyarakat mau berubah dan perubahan itu harus dimulai dari pikiran. Pada akhirnya masyarakat tidak akan tersandera kembali oleh perilaku-perilaku yang mengarah pada kemiskinan.*