Medah Tawarkan Solusi bagi Si Miskin, Pertanian Tetap Menjadi Lokomotif

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Ibrahim A Medah menawarkan solusi guna mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Kuncinya mengembalikan sektor pertanian sebagai lokomotif ekonomi rakyat.

"Fakta sekarang ini, sekitar 61 persen petani di NTT sudah bergeser pekerjaannya yakni ke sektor tersier (jasa)," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu dalam diskusi bersama para akademisi dan pemerhati masalah sosial di kantor DPD RI Perwakilan NTT, Kamis (5/1/2017).

Guna mengembalikan sektor pertanian sebagai lokomotif, kata mantan ketua DPRD Provinsi NTT tersebut, pemerintah daerah (pemda) perlu menyiapkan dana APBD sebesar 5 persen untuk air dan 5 persen bagi pengadaan alat pertanian. Dana APBD tidak boleh diproyekkan tapi swakelola.

Selama ini, kata dia, pemerintah daerah di NTT membiayai pembangunan dengan bantuan APBN. Agar tidak kewalahan harus dipikirkan solusinya bila ke depan pemerintah pusat menciutkan dana APBN bagi pemda.

"Kita di NTT selama ini dibantu APBN. Kita antisipasi manakala pemerintah pusat tidak suntik lagi dana ke daerah. Kita punya alokasi dana kalau tidak salah dari Rp 1 triliun meningkat menjadi Rp 4 triliun dengan PAD mencapai Rp 500 miliar lebih. Kita masih dimanjakan dengan suntikan dana APBN sehingga warga mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa. Sedih juga kalau kondisi ini tidak segera kita atasi," ujar mantan Bupati Kupang tersebut.

Menurutnya, persoalan lain yang dia temukan di lapangan petani di NTT umumnya mengolah lahan hanya 0,5 hektar. Hal ini karena tidak didukung ketersediaan air. Padahal sangat gampang untuk mendatangkan air bila setiap pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan dana 5 persen dari APBD untuk pengadaan air dan 5 persen untuk peralatan pertanian.

"Saya ambil contoh dengan dana Rp 1 miliar kita bisa adakan eksavator untuk meratakan lahan pertanian masyarakat. Untuk sumur bor kita bisa alokasikan dana Rp 65 miliar. Saya prediksi dalam lima tahun ada 35 ribu sumur bor yang kita hasilkan. Alat berat gusur semua lahan yang terjal bisa kita olah jadi lahan pertanian. Ini kalau kabupaten/kota punya kemauan alokasi dana dari APBD. Tapi jangan lalu proyekkan maka apa yang diharapkan tidak akan tercapai. Saya kira ini masukan kepada pemerintah siapapun yang memimpin daerah ini," ujarnya.

Medah tidak sependapat dengan program pemerintah
mengundang investor sebanyak mungkin ke daerah ini. Kehadiran investor yang banyak justru menjadikan warga NTT sebagai orang asing di kampung sendiri. Sebab dari kualitas SDM kapasitas mereka umumnya sekadar pekerja kasar.

"Jika ini terus terjadi maka kemiskinan akan tetap ada. Jika tidak diantisipasi maka NTT akan dikuasai kaum kapital dan orang NTT jadi buruh sepanjang masa," tandasnya.

Medah sependapat bahwa sinergi birokrasi sangat penting agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa berjalan bersama demi mengentaskan kemiskinan.

"Gubernur punya peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Harus duduk bersama pemda kabupaten/kota, lihat di APBD apakah ada sinerji program dari kabupaten dengan provinsi. Nanti provinsi bawa konsep program ke pusat, ini program kami di daerah kira-kira cocok tidak? Kalau semua kabupaten/kota punya program sendiri-sendiri, maka tidak akan berhasil. Saya juga usul supaya di setiap SKPD ada staf ahli yang memberikan masukan kepada pimpinan," katanya.

Pada kesempatan itu, Medah menekankan bahwa diskusi kemarin tidak ada kaitannya dengan kesiapan dirinya yang disebut-sebut akan maju sebagai calon pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT tahun depan. Diskusi ini semata mendapatkan masukan dari berbagai elemen untuk mengatasi persoalan kemiskinan di NTT.

Seperti diwartakan sebelumnya, dalam dua tahun terakhir makin banyak rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang miskin. Pada tahun 2015 dan 2016 NTT berada pada peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014, NTT berada di urutan keempat.

Ketika menggelar jumpa pers di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) NTT di Kupang, Selasa (3/1/2017), Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia menyebutkan, hingga September 2016 NTT masuk peringkat ketiga untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 orang dari sekitar 5, 2 juta penduduk provinsi ini.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2016 meningkat 160 orang dibanding jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 1.149.920 orang (22,19 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, lanjutnya, selama periode Maret hingga September 2016, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan menurun sebanyak 300 orang (dari 1.037.900 orang menjadi 1.037.600 orang) dan untuk penduduk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 460 orang, dari 112.020 orang menjadi 112.480 orang. (yon)