Dewan Dorong Sumba Barat Raih WTP
DPRD Sumba Barat mendorong agar Sumba Barat meraih WTP dalam laporan keuangannya. Selama ini pengelolaan aset daerah menjadi kendala utama.
Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Gerardus Manyela
lihat foto
Laporan Wartawan Pos KUpang.Com, Gerardus Manyella
POS KUPANG.COM, KUPANG -Ketua panitia khusus (Pansus) pengelolaan barang milik daerah (Aset) DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H, mengatakan, Dewan bersama pemerintah daerah menargetkan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selama ini pengelolaan aset menjadi kendala utama.
Untuk penataan pengelolaan aset daerah, DPRD Sumba Barat membentuk pansus yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dan PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu ditetapkan perda aset.
Lanjut Lukas, perda aset itu untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai PP.
Tujuannya menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.
Selain itu, lanjut Lukas, perda tentang aset juga menjadi pedoman penyusunan rekapitulasi dan memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah. Perda itu juga memberi kemudahan dalam evaluasi pengelolaan aset daerah, mengamankan barang milik daerah dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah.
Untuk itu, kata Lukas, pihaknya melakukan evaluasi bersama Biro Hukum Setda NTT terkait perda tersebut. Urgensinya pada perubahan regulasi.
Ketua DPRD Sumba Barat, Gregorius HBL Pandango, SE menambahkan, perda ini diharapkan dapat meminimalisir persoalan yang dihadapi selama ini, terkait pengelolaan aset.
Perda ini juga, kata pria yang akrab disapa Oris, sebagai komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk meraih WTP. Kendala utama di Sumba Barat adalah aset.
