Beasiswa Kedokteran Pemkab Ngada Berlanjut, Tapi Berkurang

Laporan Wartawan Pos Kupang, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM, BAJAWA -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Herman Say saat ditemui Pos Kupang mengatakan, beasiswa calon dokter, calon S2, calon Doktor tetap berjalan.

Namun, jumlah beasiswa yang diberikan kepada calon beasiswa akan dikurangi.

"Beasiswa calon dokter, S2, Doktor tetap jalan. Hanya jumlahnya berkurang karena anggaran kita dari 13 M berkurang menjadi Rp 5 M," kata Herman.

Sebelumnya, janji program beasiswa bagi mahasiswa asal Ngada oleh Pemkab Ngada tidak bisa direalisasikan tahun 2017.

Hal itu terjadi karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan program tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Ngada, Yohanes Mari mengatakan hal itu saat dikonfirmasi Pos Kupang, Senin (21/11/2016). Menurut Yohanes, dalam jawaban pemerintah dijelaskan, anggaran untuk program bosdik sudah ditiadakan.

Dengan demikian, program beasiswa bagi mahasiswa tidak bisa dilakukan tahun 2017. Padahal, program tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat luas.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada, Wihelmus Bate saat dikonfirmasi, Senin (21/11/2016) mengatakan, anggaran untuk beasiswa mahasiswa asal Ngada tidak dilaksanakan tahun 2017.

Sebelumnya program beasiswa tersebut ditangani Dinas PPKAD Ngada. Jumlah mahasiswa yang pernah mendapat beasiswa tahun 2015 sebanyak 2.000 orang.

Ketua Fraksi PAN di DPRD Ngada, Kristoforus Loko saat diminta komentarnya mengatakan, program beasiswa bagi mahasiswa tidak dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah terbatas.

"Iya tahun 2017 belum bisa dilaksanakan. Yang pasti janji politik pak bupati akan dipenuhi pada waktunya. Untuk program prioritas lainnya seperti jalan, air bersih dan listrik tetap jalan," kata Kristo.

Anggota DPRD lainnya, Marselinus Nau mengatakan, program beasiswa tidak dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah.

"Program ini tidak bisa laksanakan karena kondisi keuangan daerah. Kita tidak pernah tahu kondisi keuangan daerah bisa menurun di tahun 2017," kata Marsel.

Marsel mengatakan, kondisi saat ini menjadi pembelajaran buat pemerintah dalam merencanakan pembangunan. Karena 95 persen keuangan daerah bersumber dari APBN.

Marsel meminta pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan sehingga berdampak pada program beasiswa bagi mahasiswa tidak dijalankan. Apalagi program ini sudah disampaikan kepada publik saat susksesi pilkada tahun 2015 lalu.*