Berhemat Mulai dari Pemimpin

POS KUPANG.COM - Beberapa bulan belakangan ini, pemerintah provinsi dan kabupaten di daerah ini (NTT) pusing akibat penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat. Sebab penundaan pencairan DAU yang jumlahnya tidak sedikit dan berlaku secara nasional itu berdampak cukup besar bagi biaya operasional pegawai serta pekerjaan-pekerjaan proyek pemerintah.

Penundaan pencairan DAU yang terjadi pada tahun ini kemungkinan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2017 mendatang karena negara masih diperhadapkan pada masalah kekurangan anggaran. Kabupaten Ngada sudah memastikan bakal terjadi pengurangan pendapatan daerah. Berkurangnya pendapatan daerah pada tahun 2017 mendatang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Ngada memangkas sejumlah anggaran operasional kantor dan aparatur sipil negara (ASN). Satu dari sekian item yang dipangkas adalah dana tambahan penghasilan (tamsil) bagi aparatur senilai Rp 14 miliar.

Tak hanya dana tamsil dan biaya operasional kantor yang dikurangi. Biaya perjalanan dinas pejabat termasuk Bupati Ngada juga dikurangi. Sebagaimana dipaparkan Bupati Ngada, Marianus Sae, anggaran perjalanan dinasnya yang dialoksikan dalam APBD hanya empat kali dalam setahun, yakni dua kali ke Jakarta dan dua kali ke Kupang. Itu artinya, jika ada perjalanan ke Jakarta dan ke Kupang di luar perjalanan yang dialokasikan dalam APBD itu akan menjadi tanggung jawab sendiri. Lalu bagaimana dengan perjalanan dinas para kepala SKPD, para pejabat di SKPD dan seluruh staf yang ada di SKPD jika perjalanan dinas bupati dikurangi?

Apa yang dilakukan Bupati Marianus sebenarnya hanya untuk memberi contoh bagaimana sikap seorang pemimpin menyikapi kondisi keuangan daerah yang masih kurang. Bahwa seorang pemimpin tidak hanya bisa berkata-kata melakukan penghematan tapi dia sendiri harus bisa memberi contoh dengan mulai mempraktikkan hidup hemat.

Salah satunya dengan mengurangi frekuensi perjalanan dinas. Apabila Bupati Ngada mulai mempraktikkan hidup hemat dalam penggunaan anggaran daerah dengan mengurangi biaya perjalanan dinasnya, sudah tentu akan diikuti oleh pimpinan SKPD beserta seluruh stafnya. Mustahil perjalanan dinas kepala SKPD beserta seluruh stafnya lebih banyak ketimbang perjalanan dinas bupati. Dan dengan sikap hemat seperti itu pulalah, bupati bisa menekan para stafnya untuk mengikutinya dengan mempraktikkan hidup hemat.

Di sinilah sebenarnya peran seorang pemimpin yang efektif. Pemimpin dalam organisasi apa dan manapun -- termasuk dalam organisasi pemerintahan-- harus bisa menjadi panutan dan bisa menjadi contoh yang baik bagi orang yang dipimpinnya agar orang yang dipimpinnya bisa mengikutinya. Tanpa sikap demikian, apa yang diprogramkan dan diperintahkannya tidak mungkin bisa berjalan dengan baik.*