Penolakan Waduk Lambo di Nagekeo Diduga Sudah Dipolitisir

Tokoh Adat Rendu, Kecamatan Aesesa Selatan, Fransiskus Sina menilai aksi penolakan Waduk Lambo di Jawakisa, Desa Rendu Butowe sudah dipolitisir karena

Penolakan Waduk Lambo di Nagekeo Diduga Sudah Dipolitisir
POS KUPANG/TENI JENAHAS
Ilustrasi: Kapolres Ngada, AKBP Andy Nurwandy (membelakangi lensa) saat memberikan arahan kepada anggota sebelum bertugas di lokasi Waduk Lambo, Kabupaten Nagekeo, Rabu (9/11/2016). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad

POS KUPANG.COM, MBAY -- Tokoh Adat Rendu, Kecamatan Aesesa Selatan, Fransiskus Sina menilai aksi penolakan Waduk Lambo di Jawakisa, Desa Rendu Butowe sudah dipolitisir karena seluruh tokoh adat Rendu yang mendiami Wilayah Kecamatan Aesesa Selatan sudah menandatangani surat dukungan kepada pemerintah untuk melakukan survey.

Baca: Masalah Waduk Lambo Kembali Memanas, Seperangkat Mesin Bor Tim Suvey Dibakar Orang Tak Dikenal

Baca: Pembakaran Mesin Bor di Lambo, Polres Ngada Tambah 50 Personil

Perencanaan dan pembangunan harus tetap jalan, bila perlu sampai jadi. Sementara Wakil Bupati Nagekeo, Paulinus Yohanes Nuwa Veto menegaskan, kegiatan survey Waduk Lambo tetap dilaksanakan meskipun ada aksi penolakan dari segelintir orang di Jawakisa.

lokasi waduk Lambo
Lokasi rencana pembangunan Waduk Lambo di Jawakisa, Desa Rendu Butowe, Nagekeo


Dalam pertemuan dengan Anggota DPR RI, Andreas Hugo Parera (AHP), Anggota DPR Propinsi NTT, Patris Lali Wolo dan Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus F. Ajo Bupu di Kantor Camat Bowae, Rabu (9/11/2016) sore, Frans Sina mengatakan, pemerintah jangan sampai menghentikan kegiatan survey hanya karena ada penolakan dari segelintir orang.

"Penolakan hanya dilakukan segelintir orang di Rendu Butowe. Jangan sampai pemerintah langsung pending kegiatan survey. Situasi di sana sudah dipolitisir. Perencanaan pembangunan waduk harus tetap jalan, bila perlu sampai jadi," demikian dukungan mantan Anggota DPRD Nagekeo tersebut.

Dukungan yang sama juga datang dari salah satu tokoh muda Rendu, Paskalis Juaning. Ia menegaskan, mendukung kegiatan survey dan pembangunan waduk di daerah itu.

"Waduk kami dukung. Rendu satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Tanah di Rendu Butowe itu bukan hanya milik orang Jawakisa tetapi milik semua orang Rendu. Tanah itu hasil perjuangan seluruh orang Rendu. Kalau buat jajak pendapat, berapa orang Rendu yang terima waduk, berapa yang tolak. Saya yakin hanya segelintir orang yang tolak. Jangan sampai orang di Jakarta melihat segelintir orang yang menolak waduk sebagai personifikasi orang Rendu yang tolak," demikian Paskalis.

Paskalis meminta seluruh orang Rendu menghargai sejarah dan kembali melihat masa lalu. "Tahun 1975 kalau orang Mbay menolak kehadiran Bendungan Sutami seperti kita orang Rendu menolak Waduk Lambo sekarang ini, maka sampai hari ini seluruh orang Nagekeo termasuk kita orang Rendu masuk hutan cari ubi hutan. Tetapi karena orang Mbay terima Bendungan Sutami, kita orang Rendu tinggalkan kampong, turun kerja sawah di Mbay. Mengapa sekarang pemerintah antar air di depan mata kita tolak. Tidak bisa segelintir orang mengatasnamakan orang Rendu," tegas Paskalis.

Wakil Bupati Nagekeo, Paulinus Yohanes Nuwa Veto yang ditemui di kediamannya, Jumat (11/11/2016), menegaskan, Pemerintah tetap melanjutkan kegiatan survey lokasi rencana pembangunan Waduk Lambo di Rendu Butowe.

Paul menegaskan, pemerintah tidak akan mundur meskipun diteror dengan aksi pembakaran peralatan survey, Rabu (9/11/2016) dini hari. "Soal pembakaran peralatan survey, itu kewenangan pihak kepolisian karena sudah masuk tindakan pidana. Sedangkan kegiatan survey jalan terus.

"Target awal sampai tanggal 26 November. Namun karena ada beberapa hambatan, kegiatan survey diperkirakan sampai Desember tahun ini," tegas Paul.

Paul menghimbau agar masyarakat Rendu khususnya Rendu Butowe tidak terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh dari luar karena tidak semua informasi yang disampaikan dari luar itu benar dan menguntungkan masyarakat Rendu dan Nagekeo pada umumnya. Pemerintah, kata Paul, tidak mungkin membunuh rakyatnya sendiri.

"Percayakan pada pemerintah. Semua yang dilakukan untuk kemakmuran rakyat termasuk rencana pembangunan Waduk Lambo. Kalau hasil survey merugikan masyarakat, kita hentikan," demikian Paul. *

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved