Tetap Melihat Sisi Positif

RASA kecewa sekaligus protes yang disampaikan sejumlah dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Naibonat, Kabupaten Kupang tentang ulah seorang pegawai honorer berinisial NA yang menguasai mobil dinas yang diperuntukkan untuk dokter spesialis, memberikan gambaran jelas betapa lemahnya manajemen di rumah sakit itu.

Semua pihak yang menyimak informasi itu pasti merasa kecewa bahkan dongkol. Kepenitngan masyarakat harus dikalahkan atau dikorbankan oleh kepentingan satu orang.

Kondisi ini menggambarkan kurangnya pengendalian dari pimpinannya. Dalam konteks aturan, pegawai honorer itu telah menyalahi ketentuan. Terlepas dari berbagai faktor X yang disebutkan sebagai keluarga dekat seorang pejabat di kabupaten itu.

Protes itu sejatinya baik tanpa bermaksud untuk mempermalukan siapa-siapa. Justru "teguran" melalui media itu sebagai jalan keluar terbaik agar mobil dapat dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya. Daripada masyarakat Kupang yang mengamok.

Kejadian ini jangan semata dilihat dari buruknya saja. Tapi, sisi positifnya, yakni kasus ini akan cepat tuntas karena menjadi perhatian semua pihak, termasuk Bupati Kupang. Bisa jadi bupati langsung turun tangan.

Aksi protes paramedis itu merefleksikan tentang sikap tahu diri. Siapa kita sebenarnya. Apa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kita. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak berkepentingan pun tak boleh menggunakan mobil itu. Apalagi seorang tenaga honorer yang diperbantukan sebagai sopir.

Belum lagi sebuah mobil baru seharga Rp 400 juta yang menabrak tembok sehingga rusak parah. Justru yang menyetirnya adalah "sopir tembak" yang dipercayakan oleh NA. Lagi-lagi kondisi ini semakin membuat runyam.

Rasanya ganjalan psikologis manajemen untuk menegur NA karena punya hubungan keluarga dengan pejabat di kabupaten itu. Inilah yang hendak kita tegaskan bahwa lembaga yang menjunjung tinggi profesionalisme tak akan melihat aspek-aspek itu.

Sepatutnya NA dipanggil dan diberi sanksi yang tegas. Sebab tanpa sebuah proses atau sanksi maka kasus ini bakal terulang. Kasus ini harus bisa memberi efek jera. Karena itu atasannya perlu memanggil yang bersangkutan kemudian melakukan berita acara pemeriksaan (BAP).

Kalau saja tak ada perkembangan maka Sekretaris Daerah dan Bupati Kupang diharapkan mengambil langkah tegas. Persoalan ini patut menjadi diskursus para pejabat, keluarga dan orang- orang terdekat. Terkadang mereka justru yang berkuasa. Bahkan melakukan intervensi kekuasaan.

Kita harus banyak berkaca. Pamor para pejabat jatuh atau turun bukan semata karena ulah pejabat itu. Sebaliknya, justru dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Istri, anak, ponaan dan sebagainya. Semuanya menjadi raja-raja kecil dengan kekuasaan yang tak terbatas.*