Kerahiman Politik dan Pilkada NTT

Refleksi Sosio-politik Tahun Kerahiman Ilahi

Oleh: Inosentius Mansur
Staf Pembina Seminari Tinggi Ritapiret, Maumere

PAUS Fransiskus, melalui bulla "Misericordiae Vultus" (Wajah Kerahiman) menetapkan tanggal 8 Desember 2015 sebagai pembukaan tahun Yubileum Kerahiman Ilahi sampai tanggal 20 November 2016 dengan tema "bermurah hati seperti Bapa." Di sini, wajah Allah maharahim mesti ditampilkan dalam konteks hidup. Dia adalah Allah altruis yang hanya berfokus pada kebebasan manusia.

Meskipun hal ini hanya untuk umat Katolik, tetapi saya coba menafsirnya dalam keterkaitannya dengan ranah sosial yaitu bagaimana melaksanakan "kerahiman Bapa" itu dalam konteks sosial NTT. Tulisan ini berusaha mengkaji sejauhmana relevansi Kerahiman Ilahi bagi praksis politik dan pilkada NTT. Tesis dasarnya adalah politik memiliki dimensi Kerahiman Ilahi. Melalui politik, Allah ingin "menyelamatkan" rakyat NTT dari berbagai bentuk ketidakadilan.

Sakralitas dan Kerahiman Politik
Politik pada ghalibnya sakral. Dikatakan demikian, karena politik sesungguhnya merupakan sarana liberatif. Politik "berkawan" dengan upaya-upaya untuk mencari jalan alternatif dan solutif dari berbagai problematika sosial. Lebih dari itu, politik merupakan sarana suci dimana Allah memanifestasikan kerahiman-Nya kepada umat manusia. Dalam dan melalui politik, Allah ingin menyelamatkan tata dunia yang stagnan. Maka, politik tidak boleh menjadi instrumen untuk mendukung upaya nir-liberatif dan direduksi kepada menjadi elemen sekular. Politik itu sakral karena berkaitan dengan upaya menyucikan ruang sosial dari berbagai hal destruktif.

Meskipun demikian, desakralisasi politik semakin massif. Elite politik seringkali mensekularisasi politik untuk mendapatkan keuntungan. Politik menjadi alat untuk melegitimasi tingkah-tingkah distortif. Politik acapkali diprivatisasi demi pencapaian kepentingan individu. Politik mengabaikan kerangka acuan sosio-kontekstual-liberatif dan acapkali dipakai sebagai alat untuk mendukung manipulasi tertentu. Menyitir Bourdieu (Haryanto, 2014) elite-elite politik berusaha untuk mengonstruksi dunia sosial melalui persepsi tertentu mengenai dunia sosial dan membuat orang lain percaya akan persepsi dan bahkan hidup dalam persepsi itu. Padahal apa yang apa mereka persepsikan itu tidak mewakili suara rakyat, tetapi hanya merupakan tipuan belaka. Mereka bersuara, seakan-akan mewakili rakyat, tetapi nyatanya tidak. Maka benarlah jika dikatakan bahwa kita sedang menikmati ketersesatan politik manakala ucapan dan sikap kekuasaan seringkali mewartakan kebohongan. Janji di podium propaganda politik jauh dari kenyataan (Regus, 2015). Ya, politik kini dipakai untuk tindakan salah kaprah dan menghalangi usaha merestorasi peradaban yang digerus pragmatisme. Politik yang seharusnya mengartikulasikan suara rakyat, justru melawan rakyat dan dijadikan sebagai instrumen mencapai ambisi-ambisi ilegal. Rakyat tidak berkutik menyaksikan pencaplokan politik untuk kepentingan elite. Tanpa ampun, elite politik mendegradasi politik, mendekonstruksinya menjadi bagian-bagian tak bernilai. Akibatnya politik kehilangan nilai dan mengalami disorientasi. Elite-elite politik juga memelopori gerakan dehumanisasi politik. Ketamakan, ambisi, korupsi dan instrumentalisasi hukum merupakan beberapa indikator betapa politik memang didesakralisasi secara massif.

Konteks Pilkada NTT
Sebentar lagi, NTT akan menyelenggarakan perhelatan demokrasi lokal-elektoral yaitu Pilkada langsung. Bersamaan dengan itu, beberapa calon peminpin lokal NTT mulai melakukan gerakan politik-konsolidatif. Itu memang penting, karena merupakan imperatif bagi terciptanya sistem politik demokratis. Namun demikian, mereka tidak boleh mengabaikan hakikat politik sebagai matra sakral. Calon pemimpin di NTT harus sadar bahwa politik dapat menjadi sarana untuk memanifestasikan rencana Allah dalam membebaskan rakyat. Politik adalah sarana epifani diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki keinginan untuk berkorban bagi rakyat. Mereka tidak boleh hanya mengincar jabatan. Selain itu, kekuasaan yang dikejar bukanlah untuk mendukung upaya memperkaya diri sendiri, memperkuat hegemoni dan menjarah hak rakyat. Politik tidak boleh menjadi malum yang memarginalkan rakyat, melainkan sarana untuk mencapai bonum commune.

Maka, calon pemimpin di NTT tidak boleh menjadikan politik untuk mendapatkan kekuasaan semata. Mereka mesti berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat dan selalu bersedia untuk mengadvokasi hak rakyat. Di sinilah letak kerahiman politik. Sebagaimana Allah menyelamatkan umat manusia, politik juga mesti "menyelamatkan" rakyat dari sandera sosial. Inilah yang mesti menjadi pegangan calon pemimpin di NTT. Mereka mesti menjadi "pemimpin maharahim" yang rela berkorban bagi rakyat. Dengan begitu, Pilkada NTT akan semakin berbobot.*