Polisi dan Reformasi Kultural

KITA patut menyampaikan proficiat kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian yang telah dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Rabu (13/7/2016), menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.

Dibandingkan proses pergantian sebelumnya, pergantian Kapolri kali ini nyaris tanpa kontroversi. Padahal figur yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah calon tunggal.

Berbagai pihak tampaknya menerima baik figur Tito. Boleh jadi orang tidak mau mengulangi proses yang alot seperti pada pergantian sebelumnya. Tapi, alasan yang dominan mengemuka, karena Tito adalah figur yang pantas menyandang jabatan tersebut. Tito memiliki reputasi baik dan bersih dari dugaan macam-macam. Presiden menaruh banyak harapan kepada Tito untuk perubahan di tubuh Polri.

Kemarin (15/7/2016) di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Jenderal Tito sudah menyampaikan arahannya. Di hadapan para Kapolda dari seluruh Indonesia, dia menyebutkan sejumlah pokok pikiran yang hendak dijalankan kepolisian. Pokok pikiran itu meliputi masalah pelayanan publik, profesionalisme, penegakan hukum, kamtibmas, reformasi internal dan reformasi kultural.

Dilihat dari urutan penyebutan pokok pikiran tersebut tampaknya masalah pelayanan publik menjadi hal pertama. Namun, untuk bisa melaksanakan pelayanan tersebut, dua pokok pikiran terakhir, yaitu reformasi internal dan reformasi kultural, harus dilakukan terlebih dahulu.

Polisi terlebih dahulu mengubah mental dan perilakunya. Gambaran tentang polisi yang sombong selama ini harus berubah menjadi polisi yang sopan dan ramah kepada masyarakat. Polisi harus betul-betul tampil sebagai pelayan untuk masyarakat. Gambaran tentang polisi yang suka terlibat mafia dan suka menerima suap harus berubah menjadi polisi yang berani menegakkan hukum dan memberantas segala bentuk mafia hukum.

Reformasi ini tidak menjadi tugas Kapolri semata. Para pimpinan Polri di daerah-daerah mulai dari Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek harus menjadi ujung tombak. Itu artinya reformasi harus menyentuh sampai di lapisan paling bawah Polri.

Sukses atau tidaknya program ini, tidak cukup dengan reputasi seorang Tito Karnavian. Yang menentukan adalah dukungan dari jajaran Polri dan kemauan untuk mereformasi diri.

Sebagai masyarakat kita mendukung sepenuhnya program- program Kapolri baru. Kita yakin kalau jajaran kepolisian mau melaksanakan reformasi ini, maka citra kepolisian akan menjadi baik dan wajah negara kita akan menjadi lebih baik pula.*