Pariwisata dan Respons Strategis Daerah

Oleh Hiron Gan
Pendidik dan Pemerhati Pariwisata Flores

POS KUPANG.COM - Pemilihan diksi di atas dilatarbelakangi beberapa hal berikut. Pertama, membaca ketersediaan potensi pariwisata daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat menjanjikan. Akhir-akhir ini, NTT secara umum terkenal sebagai New Territory Tourism, terutama pasca menggelar beberapa event besar pariwisata sejak "the New 7 Wonders", Sail Komodo hingga Tour de Flores baru-baru ini, mesti hal ini dilihat sebagai peluang dan potensi ekonomi.

Kedua, oleh karena ini adalah peluang dan potensi ekonomi, bagaimanakah respons strategis daerah (terutama pemerintah )? Patut berterima kasih kepada pemerintah pusat yang selama ini cukup perhatian dalam upaya pembangunan pariwisata di NTT. Tanpa daya kelola yang mantap di tingkat lokal, NTT tetap memprihatinkan -Nasib Tidak Tentu, Nanti Tuhan Tolong atau Nona Tidur Telanjang.

Peluang dan Tantangan
Pariwisata lebih popular untuk menggantikan istilah tourism sejak pertama kali Ir. Soekarno melontarkannya pada tahun 1957. Sejak itu, begitu tajam pandangan bahwa suatu saat pariwisata akan menjadi wahana persahabatan antar bangsa dan menjadi sektor economi (penting) bagi Indonesia.

Konsep pariwisata lebih berkaitan dengan hal perjalanan atau rekreasi, mesti pada awalnya cenderung bersifat hedonistik yang kuat. Pengembangan pariwisata nampak dinamis pasca revolusi industri (pariwisata massal), kemudian pengaruh globalisasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi menampilkan fakta pariwisata post modern, termasuk mengaburkan dua pengalaman yaitu perjalanan dan belajar.

Merujuk pengalaman di tempat lain, yang paling dekat misalnya daerah Provinsi Bali, yang maju pesat dengan pariwisata sebagai leading sectornya; tidak cukup alasan untuk memupuskan harapan menggalakkan pariwisata untuk mengubah stigma NTT menjadi Negeri Tanpa Tunggakan. Dinamika tourism adalah amoeba industri, menggaet semua sektor riil sesuai karakteristik mata pencaharian masyarakat (pertanian, perkebunan, usaha kecil menengah, peternakan, perikanan dan sebagainya).

Pengaturan pariwisata haruslah berorientasi pada keuntungan bagi masyarakat sebesar-besarnya. Lucu, kalau kebutuhan sembako (sembilan bahan pokok) disuplai dari luar daerah. Di sini, butuh kerja sama dan kerja keras semua lapisan stakeholders pariwisata, terutama pemerintah sebagai pengelola daerah -butuh lebih dari sekedar political will tetapi tanggung jawab politik yang kontekstual dan korelasional untuk mengubah nasib masyarakat umum.

Kesempatan sudah ada. Persoalannya adalah Kesiagaan dan kreativitas, kemudian soal keterampilan dan akses. Ada fenomena yang tidak semestinya terjadi, bahwa di tengah potensi ekonomi masuk daerah kita via pariwisata, justru masyarakat ketiadaan lahan atau ruang untuk berkreasi.

Mestinya hal ini menjadi perhatian umum, yaitu gangguan privatisasi yang nyaris tak terkendali. Kiranya tidak berlebihan pula bila penulis mengajak semua pihak untuk memberangus neolib yang menggejala dalam pembangunan daerah kita (NTT).
Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijaksanaan agar masyarakat daerahnya secara adil memperoleh manfaat pembangunan (pariwisata). Intinya adalah perhatian masyarakat menjadi terutama dalam pembangunan tersebut, bukan berarti menolak investasi.

Hemat penulis, radikalisasi desentralisasi (pasca otonomi desa), maka cara pandang terhadap pembangunan daerah juga patut berubah, katakan dalam konteks pariwisata, haruslah berbasis masyarakat (community based tourism).

Dengan demikian, suatu kewajiban pemerintah untuk menjamin kondisi kesiagaan dan keterampilan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang relevan. Misalnya, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia berkenaan dengan kepentingan pariwisata, kebijakan lanjutannya adalah memastikan adanya akses buat masyarakat. Hal demikian bermaksud agar menjadi Jelas kontribusi rillnya bagi masyarakat umum.

Membangun Citra
Keyakinan bahwa NTT akan menjadi destinasi yang luar biasa, pesona daerah bak rindu menarik ingin (katanya, NTT -Nice To Turn). Bagaimana mungkin? Tentu mengandalkan potensi saja tidak cukup, daya tarik dan atraksi wisata sangatlah menentukan. Di kawasan Flores misalnya, menurut cerita participants of tour de flores (TdF), potensi pariwisatanya paling komplit, mereka bangga dan sangat menikmatinya. Tetapi terlihat jelas bahwa beberapa potensi tidak terurus dengan baik bahkan terlantar, terutama soal akses yang tidak memadai.

B. Wiwoho dkk(1990) dalam bukunya Pariwisata; Citra dan Manfaat" menuliskan bahwa Pengembangan Pariwisata sangat bergantung pada Citra pariwisata itu sendiri dan citra itu ditentukan oleh dua hal berikut, yakni Kesadaran wisata masyarakat dan tingkat Promosi tepat guna keluar negeri. Sejauh ini, gerakan promosi wisata cukup meluas dengan berbagai pendekatan, misalnya BAS (brending, advertising, selling) seperti TdF. Tentu tak kalah penting juga adalah mengenai sistem kepariwisataan, agar bebas rintangan seperti inkompetensi birokrasi dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (cenderung pada relasi politik dan bisnis).

Dalam konteks partisipasi aktif masyarakat, paling pertama adalah memasyarakatkan wisata atau gerakan sadar wisata, yakni tercakup dalam pengertian memahami, menyukai dan bertanggung jawab serta berperan serta mendorong masyarakat menjadi aktif dan kreatif untuk membantu keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut. Paling umum misalnya, sadar sapta pesona. Pekerjaan rumah untuk kita, saya kira masih pada poin ini, mendorong terciptanya habits masyarakat sadar wisata.*