Swiss Tertarik Investasi Panel Surya
Ketertarikan tersebut, kata dia, disampaikan oleh pihak Swiss melalui wakil Presidennya Doris Leuthard yang ditemani pihak swasta
lihat foto
POS KUPANG.COM, JAKARTA - Negara Swiss tertarik untuk berinvestasi di bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), terutama dalam panel surya, kata salah seorang pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, dari sejumlah investasi pabrik untuk pengembangan EBT, Swiss paling tertarik untuk membangun pabrik panel surya di Indonesia dengan mempertimbangkan peluang program percepatan EBTKE Indonesia untuk mengaliri listrik di kawasan Timur Indonesia.
"Paling besar minat mereka bangun pabrik PV (photovoltaics/panel surya). Tak hanya sekadar cell listrik, tapi sampai ke hulu manufakturnya misal di silikonnya, di semua tahapan mereka bisa, mau yang besar atau yang hanya mengaliri 100 rumah saja, mereka juga bisa," kata Rida di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis.
Ketertarikan tersebut, kata dia, disampaikan oleh pihak Swiss melalui wakil Presidennya Doris Leuthard yang ditemani pihak swasta dari negara benua biru tersebut dalam pertemuannya dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Jadi dalam pertemuan itu Swiss menawarkan investasi di sektor energi baru terbarukan dari komponen hingga pembangkit listrik," ujar dia.
Swiss juga, lanjut Rida, menyanggupi untuk membantu Indonesia mencapai target pemenuan 23 persen energi nasional dari EBTKE dengan menawarkan untuk mempersiapkan peralatan dan berbagai kebutuhan lainnya.
"Jadi kalau dilihat mereka pengennya jualan, tapi kita inginnya mereka juga bangun pabrik di sini sehingga ada lapangan kerja dan transfer teknologi serta konsultasi pengembangan energi terbarukan yang cocok buat kita, dan mereka sanggupi itu," ucapnya.
Kendati demikian, Rida menjelaskan belum ada rencana investasi dalam waktu dekat, karena saat ini kedua belah pihak masih membicarakan peluang-peluang bisnis di sektor EBTKE tersebut.
"Kan masih ngobrol antar pemerintah dan jika sudah MoU dan working group baru pelaksanannya oleh BUMN dan swasta. Mereka juga bilang akan cari patner lokal," tutur Rida. (ant)
