One Stop Service untuk TKI

POS KUPANG.COM - Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal seakan tiada hentinya. Setiap waktu selalu dibicarakan dan selalu ada kasus penganiayaan hingga kematian para TKI ilegal asal NTT. Berbagai persoalan itu sebenanrya bisa diatasi jika Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah di NTT bisa mengantisipasi sejak dini.

Kita harus melihat bahwa latar belakang orang mencari pekerjaan di luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi bekerja di luar negeri lebih menjanjikan karena gajinya lebih banyak dibandingkan jika bekerja di dalam negeri.

Karena itu, jika ingin menghentikan atau meminimalisir orang bekerja di luar negeri, maka Pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja dan atau memberikan gaji atau upah mininal yang layak bagi setiap pekerjaan. Dengan demikian, tidak ada lagi orang NTT yang akan dan mau bekerja di luar negeri karena sudah banyak pekerjaan dengan tawaran gaji yang memadai.

Namun jika Pemerintah belum bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat apalagi tidak bisa menetapkan UMP yang layak, maka jangan berharap tidak ada lagi TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini menjadi pelajaran juga bagi Pemerintah untuk mulai menghargai para pekerja lewat upah yang layak sesuai dengan kompetensinya.

Antisipasi lain yakni bagaimana Pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi setiap TKI yang akan bekerja di luar negeri. Kemudahan itu misalnya dengan menggratiskan seluruh prosedur pembuatan surat-surat administrasi sebagai syarat untuk menjadi TKI. Mulai dari pembuatan KTP, KK hingga paspor dan syarat lainnya. Karena salah satu faktor penyebab banyak sekali masyarakat NTT yang mau menjadi TKI ilegal, selain karena minimnya pengetahuan tentang TKI, juga karena rumitnya prosedur pembuatan surat-surat dan biaya yang mahal.

Karenanya masyarakat lebih senang menjadi TKI ilegal karena lebih gampang dan tidak mengeluarkan banyak uang.
Jika perlu Pemerintah membuat sebuah tempat one stop service untuk pengurusan surat-surat TKI agar TKI mudah mengurus dan mendapatkan surat-surat atau administrasi yang memadai, cepat dan tepat.

Hal lain yang harus dilakukan Pemerintah yakni bagaimana bisa memberikan pembekalan yang cukup bagi setiap TKI yang akan bekerja di luar negeri dengan sejumlah pendidikan dan latihan (diklat) di Balai Latihan Kerja (BLK). Karena diklat itu sebenarnya penting bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Di BLK setiap TKI akan dilatih untuk memahami berbagai hal menyangkut pekerjaannya mulai dari hal teknis hingga komunikasi bahasa sesuai dengan negara sasarannya. Dengan demikian, TKI yang akan bekerja di luar negeri bisa benar-benar profesional menjalankan pekerjaannya dan komunikasi bahasanya pun lancar dengan majikannya.

Selain itu, Pemerintah juga harus mengawasi dengan baik PJTKI yang ada di daerah masing-masing sehingga mereka benar-benar merekrut dan memberangkatkan calon TKI yang legal dan yang sesuai dengan aturan.*