Anggota DPRD NTT Minta Pengelolaan Obyek Wisata Diserahkan ke Swasta

POS KUPANG.COM, KUPANG - Pengelolaan obyek wisata di Kota Kupang jika mau maju, pemerintah harus menggandeng pihak swasta. Pengelolaan jangan bertumpu pada pemerintah karena sangat monoton dan tidak ada kreativitas. Alokasi dana yang begitu besar, tapi hasilnya tidak bagus. Akibatnya, obyek wisata hanya nama saja.

Hal ini disampaikan dua anggota DPRD Provinsi NTT asal daerah pemilihan (dapil) Kota Kupang, Jimy Sianto dan Veki Lerik ketika ditemui Pos Kupang di Gedung DPRD NTT, Jumat (19/2/2016).

Jimy mengatakan, obyek wisata yang ada di Kota Kupang sebenarnya cukup menarik untuk wisatawan dan bisa jadi alternatif hiburan bagi masyarakat Kota Kupang dan daerah sekitarnya, terutama mengisi hari libur.

Namun, kendalanya belum dikelola secara baik. Fasilitas pendukung tidak memadai seperti tempat duduk, toilet serta infrastruktur jalan akses ke sejumlah tempat wisata.

Padahal, kata Jimy, kalau dikelola dengan baik bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar, terutama pedagang kecil. Jimy tawarkan solusi kepada Pemerintah Kota Kupang perlu menggandeng swasta. Bila perlu pengelolaan obyek wisata diserahkan kepada swasta dengan perjanjian yang jelas dan ada kontribusi untuk PAD.

"Kalau pemerintah yang kelola, terkesan sangat monoton. Kreativitas tidak ada. Dikelola pemerintah paling yang dilakukan pasang security untuk pungut karcis masuk. Kalau serahkan ke swasta yang kelola akan sangat menguntungkan daerah," ujar Jimy.

Veki Lerik mengatakan, kawasan wisata di Kota Kupang saat ini sudah dipenuhi dengan bangunan. Tidak ada obyek wisata yang bisa ditata secara baik sebagai tempat orang meluangkan waktu untuk menikmati alam. Di Kota Kupang, yang paling dikenal hanyalah Pantai Lasiana, tetapi penataannya masih amburadul.

Untuk itu, saran Veki, Pemerintah Kota Kupang perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk menata obyek wisata. "Banyak obyek wisata di Kota Kupang tapi stagnan semua. Banyak anggaran yang dialokasikan, tetapi hanya di atas kertas. Untuk itu, perlu perencanaan yang baik dan menata dengan hati agar seluruh obyek wisata yang ada dapat ditata lebih baik lagi," pinta Veki.

Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Melkianus Balle, mengatakan, Dinas Pariwisata Kota Kupang harus memiliki data lengkap mengenai potensi pariwisata di Kota Kupang.

Data yang ada, lanjutnya, harus dipilah lagi mana milik Pemerintah Kota Kupang dan mana milik privat atau masyarakat. "Misalnya, di Batu Nona merupakan milik warga sehingga harus dipikirkan apa yang harus dilakulkan, misalnya dengan cara bekerja sama seperti apa," katanya.

Menurut dia, dengan adanya data yang pasti, maka dalam pengalokasian anggaran juga lebih terarah, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak.

"Prinsipnya komisi siap mendukung anggaran untuk pengembangan pariwisata Kota Kupang. Sebagai langkah awal ada pada TPAD Kota Kupang mendukung atau tidak. Misalnya, Dinas Pariwisata Kota sudah rencanakan baik tapi kurang didukung TPAD. Ini kan susah, padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung PAD," kata Melkianus. (yon/ira)